17 Kepala Kantor Pertanahan DI JATIM Diperiksa KPK! Dugaan Aliran Uang Kasus HGB Diusut
INFO-JATIM.COM – Pemeriksaan maraton Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 17 Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi perhatian publik. Mereka dimintai keterangan selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 November 2026.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengusutan dugaan penyerahan uang kepada tersangka berinisial AS dalam perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Belasan pimpinan kantor pertanahan itu diperiksa secara bergiliran dalam tiga gelombang.
Pada Selasa (10/11/2026), delapan pejabat yang diperiksa berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.
Selanjutnya, Rabu (11/11/2026), penyidik memeriksa delapan Kakantah lainnya, yakni dari Kabupaten Pasuruan, Jombang, Lamongan, Bojonegoro, Blitar, Madiun, Banyuwangi, dan Bangkalan.
Sementara pada Kamis (12/11/2026), pemeriksaan ditutup dengan pemanggilan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran pejabat tersebut. Menurutnya, penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS.
"Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS," kata Budi.
MASIH BERSTATUS SAKSI
Meski 17 pimpinan kantor pertanahan di Jawa Timur telah dimintai keterangan, status mereka dalam perkara ini masih sebagai saksi.
Pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penyidik tengah menggali informasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para pejabat tersebut mengenai dugaan aliran uang kepada tersangka AS.
JEJAK PENGGELEDAHAN KPK DI JAWA TIMUR
Sebelum pemeriksaan maraton dilakukan, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di Jawa Timur pada September 2026.
Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan kediaman salah satu tersangka di Kabupaten Nganjuk pada 24 September 2026.
Rangkaian penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (AS), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Nama lainnya adalah Rizal Pahlevi, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN PENYIDIKAN
Pemeriksaan terhadap 17 Kakantah di Jawa Timur menambah panjang rangkaian pengusutan perkara yang berawal dari dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Kini, perhatian publik tertuju pada hasil pendalaman penyidik KPK. Apakah pemeriksaan para pejabat BPN di Jawa Timur akan membuka lebih jauh dugaan aliran uang kepada tersangka AS?
KPK masih harus mengurai konstruksi perkara, termasuk menelusuri hubungan dugaan penyerahan uang dengan perkara utama.
Publik menunggu penjelasan dan perkembangan resmi KPK. Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.