24 Toko Di Ponorogo Dirazia, Rokok Ilegal Nihil! Satpol PP Siapakan 20 Kali Penindakan, Anggaran Rp. 700 Juta Digelontorkan
PONOROGO, INFO-JATIM.COM – Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo terus digencarkan. Sebanyak 24 toko menjadi sasaran pemeriksaan petugas gabungan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal pada 3–4 November 2026.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan petugas belum menemukan adanya rokok yang melanggar ketentuan cukai di seluruh lokasi yang diperiksa.
Meski hasil razia awal nihil, pemerintah daerah memastikan pengawasan tidak akan berhenti. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Ponorogo bahkan telah menyiapkan sebanyak 20 kegiatan penindakan sepanjang tahun 2026 dengan sasaran seluruh kecamatan.
Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Subiyantoro, mengatakan dua operasi awal menyasar sejumlah toko di Kecamatan Babadan, Ponorogo, Sukorejo, dan Siman.
“Total ada 20 kali penindakan yang direncanakan dengan sasaran seluruh kecamatan. Lokasi razia berikutnya belum diumumkan agar operasi tidak bocor,” tegas Subiyantoro.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyasar toko-toko di kawasan perkotaan. Petugas juga akan memperluas pemeriksaan ke wilayah pinggiran yang dinilai berpotensi menjadi jalur peredaran rokok ilegal.
Pengalaman operasi pada tahun sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan. Saat itu, petugas menemukan rokok ilegal di sejumlah wilayah pinggiran, termasuk Kecamatan Balong dan Sukorejo.
Karena itu, strategi pemeriksaan dilakukan secara tertutup agar pelaksanaan operasi berikutnya tidak diketahui lebih awal oleh pihak yang berpotensi melanggar aturan.
ANGGARAN RP700 JUTA DARI DBHCHT
Keseriusan pemberantasan rokok ilegal juga didukung anggaran cukup besar. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan Rp700 juta dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung kegiatan tersebut.
Anggaran itu digunakan untuk kegiatan penindakan sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pedagang.
“Dana digunakan untuk penindakan sekaligus sosialisasi,” ungkap Subiyantoro.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan Damkar Ponorogo menggandeng sejumlah instansi, di antaranya Bea Cukai Madiun, kejaksaan, kepolisian, serta Polisi Militer TNI.
Selain razia, petugas juga akan mengintensifkan penyuluhan kepada pedagang melalui koordinasi dengan kepala seksi ketenteraman dan ketertiban (Kasi Trantib) di masing-masing kecamatan.
Materi sosialisasi meliputi pengenalan ciri-ciri rokok ilegal, jenis pelanggaran ketentuan cukai, hingga risiko hukum akibat peredaran produk tembakau ilegal.
MASYARAKAT DIMINTA IKUT MENGAWASI
Pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu pemberantasan rokok ilegal dengan melaporkan apabila menemukan produk yang diduga melanggar ketentuan cukai.
Beberapa ciri yang perlu diwaspadai antara lain rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas pakai, serta pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukan maupun personalisasinya.
Dengan 20 agenda penindakan yang menyasar seluruh kecamatan dan dukungan anggaran Rp700 juta, efektivitas pengawasan diharapkan semakin meningkat.
Hasil razia nihil pada 24 toko menjadi catatan awal. Namun, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar peredaran rokok ilegal tidak kembali berkembang di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.