Anggota DPD RI Ning Lia Ajak Mahasiswa UTM Kawal Keadilan DBH CHT
BANGKALAN, INFO-JATIM.COM — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) aktif mengawal kebijakan pembangunan dan memperjuangkan keadilan fiskal bagi Madura, termasuk dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Ajakan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia saat menjadi narasumber dalam Simposium Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) UTM di Gedung Rektorat UTM, Telang, Kamal, Bangkalan, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tersebut, Ning Lia menegaskan bahwa tugas wakil daerah bukan sekadar membawa identitas partai atau kelompok tertentu, melainkan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
“Seorang perwakilan dewan tidak berbicara tentang partai, fraksi, bendera, ataupun kultur. Yang kita bicarakan adalah perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, keterwakilan formal harus diikuti kemampuan menyampaikan aspirasi dan mendorong kebutuhan daerah agar terakomodasi dalam kebijakan serta program pembangunan.
Soroti Keadilan Pembagian Dana Cukai
Salah satu isu yang menjadi perhatian Ning Lia adalah kontribusi Madura terhadap penerimaan cukai hasil tembakau di Jawa Timur. Ia menilai, kontribusi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi skema pembagian DBH CHT.
Dalam paparannya, Ning Lia menyinggung angka 3 persen terkait DBH CHT dan membandingkannya dengan skema dana bagi hasil lain yang disebut memiliki persentase lebih tinggi.
“Berarti kita harus memahami bagaimana DBH itu bisa ditambahkan, dengan tujuan agar daerah memiliki uang lebih banyak sehingga pembangunan bisa berjalan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa upaya memperjuangkan tambahan dana bagi daerah harus didukung kajian fiskal yang komprehensif. Perhitungan tersebut perlu mempertimbangkan kontribusi penerimaan, kebutuhan pembangunan, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kapasitas fiskal yang memadai dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Keterwakilan Madura Perlu Diperkuat
Selain persoalan fiskal, Ning Lia menyoroti pentingnya keterwakilan kepentingan Madura dalam proses pengambilan kebijakan di Jawa Timur.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Papua yang, dalam paparannya, memiliki empat provinsi dengan total 16 keterwakilan yang dinilainya dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan wilayah tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan kepentingan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah wakil. Kemampuan menyampaikan aspirasi secara terukur, membangun komunikasi, serta menyusun argumentasi berbasis data juga menjadi faktor penting.
“Sebetulnya, kurang atau lebih itu relatif. Satu orang pun, seandainya mampu berbicara dengan kuat, bisa mewakili orang lain dan memengaruhi kebijakan,” jelasnya.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.