Antisipasi Banjir Bengawan Solo, Pemprov Jatim Libatkan Lima Kabupaten! Simulasi Darurat Diuji, Ribuan Ancaman Bencana Jadi Perhatian
GRESIK, INFO-JATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan lima pemerintah kabupaten melalui simulasi penanganan bencana lintas wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat.
Lima kabupaten yang dilibatkan meliputi Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Kelima daerah tersebut menjadi perhatian karena berada di kawasan DAS Bengawan Solo yang memiliki riwayat kejadian banjir.
Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Dadang Iqwandy, mengatakan bahwa kecepatan merespons peringatan dini menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko bencana.
Menurutnya, simulasi tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang disusun sejak awal 2026 dengan mengintegrasikan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).
“Simulasi menjadi bagian dari penyempurnaan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang disusun sejak awal 2026 dengan mengintegrasikan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD),” kata Dadang di Gresik, Sabtu (31/10/2026).
2.253 Kejadian Banjir dalam Sepuluh Tahun
Ancaman banjir di Jawa Timur bukan persoalan kecil. Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, sepanjang 2016 hingga 2025 tercatat sebanyak 2.253 kejadian banjir dari total 18.119 kejadian bencana di Jawa Timur.
Dari angka tersebut, sebanyak 393 kejadian banjir terjadi di kawasan DAS Bengawan Solo.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya memperkuat koordinasi lintas daerah. Sebab, banjir yang terjadi di sepanjang aliran sungai tidak selalu berdampak pada satu wilayah administratif, melainkan dapat meluas ke sejumlah kabupaten.
Dadang menjelaskan, penanganan banjir di kawasan Bengawan Solo tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.
Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Terlebih, pengelolaan infrastruktur sungai menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Simulasi TFG Uji Kesiapan Lima Kabupaten
Untuk menguji kesiapan tersebut, BPBD Provinsi Jawa Timur bersama lima pemerintah kabupaten melaksanakan simulasi Tactical Floor Game (TFG).
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.