BOS SMKN 1 Gempol Pasuruan Capai Rp3,06 Milliar, Siswa Diduga Dibebani Sumbangan Rp100 Ribu Perbulan ! Setahun Bisa Tembus Rp2,24 Miliar?
PASURUAN, INFO-JATIM.COM – Dugaan adanya pungutan rutin terhadap siswa di SMKN 1 Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah adanya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026, muncul informasi mengenai kewajiban pembayaran sumbangan sebesar Rp100 ribu per siswa setiap bulan.
Berdasarkan data yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, SMKN 1 Gempol dengan NPSN 20542536 tercatat memiliki jumlah peserta didik sebanyak 1.871 siswa.
Sementara itu, alokasi Dana BOS yang tercantum untuk sekolah tersebut mencapai Rp3.068.440.000.
Namun, informasi yang disampaikan sejumlah siswa dan wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan adanya pembayaran sumbangan rutin setiap bulan.
Menurut keterangan sumber, pembayaran tersebut terdiri dari sumbangan wajib sebesar Rp50.000 dan sumbangan sukarela minimal Rp50.000. Dengan demikian, total pembayaran yang disebutkan mencapai Rp100.000 per siswa setiap bulan.
Jika informasi tersebut benar dan seluruh 1.871 siswa membayar dengan nominal yang sama, maka perhitungannya sebagai berikut:
Jumlah siswa: 1.871 orang.
Sumbangan per siswa: Rp100.000 per bulan.
Perkiraan penerimaan per bulan: Rp187.100.000.
Perkiraan penerimaan selama 12 bulan: Rp2.245.200.000.
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan jumlah siswa dan nominal pembayaran yang disampaikan sumber, bukan angka penerimaan yang telah diverifikasi.
DANA BOS ADA, MENGAPA MASIH ADA IURAN?
Munculnya informasi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan wali murid. Apalagi, pemerintah telah mengalokasikan Dana BOS Reguler untuk membantu pembiayaan operasional pendidikan di sekolah.
Wali murid tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar penarikan sumbangan, mekanisme pengumpulan, penggunaan dana, serta transparansi laporan pertanggungjawabannya.
Apabila terdapat sumbangan sukarela, penting dipastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar tidak bersifat memaksa, tidak ditentukan sebagai kewajiban yang harus dibayar seluruh siswa, serta tidak menimbulkan tekanan terhadap peserta didik maupun orang tua.
Persoalan ini juga perlu dilihat secara objektif dengan membedakan antara sumbangan sukarela, pungutan, dan pembiayaan operasional sekolah.
DISDIK JATIM DIMINTA TURUN TANGAN
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah terkait perlu memberikan perhatian terhadap informasi tersebut.
Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat pembayaran rutin Rp100 ribu per siswa setiap bulan, bagaimana dasar kebijakannya, serta ke mana aliran dana tersebut digunakan.
Pihak sekolah juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan duduk persoalan agar informasi yang berkembang tidak hanya berdasarkan keterangan satu pihak.
Transparansi pengelolaan anggaran pendidikan menjadi hal penting. Jangan sampai wali murid justru kebingungan mengenai penggunaan Dana BOS yang telah dialokasikan pemerintah, sementara muncul informasi adanya pembayaran rutin tambahan.
Publik kini menunggu penjelasan pihak SMKN 1 Gempol dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jika benar ada pembayaran rutin tersebut, apa dasar kebijakannya dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?
INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SMKN 1 Gempol maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.