BUPATI SUBANDI WARNING KERAS SEKOLAH DI SIDOARJO! ODL BOLEH, TAPI JANGAN JADI LADANG BISNIS, KEPSEK TERANCAM DICOPOT
SIDOARJO, INFO-JATIM.COM – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., kembali menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan dan bisnis berkedok kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah negeri. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kegiatan Outdoor Learning (ODL) bagi siswa SD maupun SMP.
Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terbuka terhadap berbagai inovasi dan program pembelajaran di luar kelas, Subandi menegaskan kegiatan ODL tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi oleh pihak sekolah, kepala sekolah, maupun tenaga pendidik.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 14 November 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo.
"Silakan mau ODL, yang penting tidak ada bisnis di sekolah. Ini yang tidak saya perbolehkan," tegas Subandi di hadapan tamu undangan dan tenaga pendidik.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh satuan pendidikan agar tidak menyalahgunakan kegiatan sekolah untuk kepentingan bisnis yang berpotensi membebani wali murid.
Bupati Subandi bahkan memberikan peringatan serius kepada sekolah negeri yang terbukti melanggar aturan, terutama terkait pungutan maupun praktik bisnis di lingkungan pendidikan.
Ia menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Sanksi yang disiapkan antara lain mutasi guru hingga pencopotan jabatan kepala sekolah.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan pendidikan di Sidoarjo akan diperketat.
Pemkab ingin memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan, bukan dijadikan ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
Selain menyoroti integritas dunia pendidikan, Subandi juga memaparkan percepatan pembangunan melalui digitalisasi birokrasi.
Pemkab Sidoarjo telah menerapkan sistem dashboard terintegrasi untuk memantau kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga desa.
Melalui sistem tersebut, Bupati mengaku dapat memantau kehadiran dan aktivitas aparatur secara langsung atau real-time, termasuk tenaga kependidikan.
Ia mencontohkan sistem tersebut mampu mendeteksi pegawai yang belum hadir di kantor pada jam kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik gratifikasi dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.
Ia meminta dukungan serta doa restu para kiai, pengurus yayasan, dan tenaga pendidik agar pendidikan di Kabupaten Sidoarjo semakin maju.
Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter.
"Hari inilah harapan kita, terutama kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir, kita titipkan anak-anak kita. Mudah-mudahan melahirkan generasi luar biasa, para penghafal Al-Qur’an yang mampu membawa kebanggaan bagi orang tua, bangsa, dan negara," harapnya.
Penegasan Bupati Subandi tersebut kembali mengangkat persoalan penting dalam dunia pendidikan: bagaimana memastikan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tetap berjalan tanpa membebani wali murid dan tanpa menjadi ladang bisnis pihak tertentu.
ODL boleh, bisnis di sekolah jangan. Kini yang ditunggu adalah konsistensi pengawasan dan penerapan aturan di seluruh sekolah negeri Kabupaten Sidoarjo.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.