DANA BOS DAN BPOPP JUTAAN HINGGA MILIARAN RUPIAH DIGELONTORKAN, KENAPA SMA–SMK NEGERI JATIM MASIH DIDUGA TARIK PUNGUTAN BERKEDOK KOMITE? Wali murid : Ke Mana Pengawasannya?
Jawa Timur , ( INFO-JATIM.COM ) — Anggaran pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Jawa Timur menjadi sorotan di tengah masih adanya keluhan wali murid mengenai biaya tambahan di sejumlah SMA dan SMK negeri.
Program pembiayaan pendidikan yang digulirkan pemerintah diharapkan dapat membantu operasional sekolah sekaligus meringankan beban orang tua. Namun, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: jika pemerintah telah mengalokasikan anggaran BOS dan BPOPP setiap tahun, mengapa masih ada wali murid yang mengaku diminta membayar iuran melalui komite sekolah?
Persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan, agar masyarakat memahami batas antara pembiayaan yang ditanggung pemerintah dan sumbangan yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
BPOPP merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk menunjang biaya operasional pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai ketentuan program.
Sementara itu, dana BOS memiliki petunjuk teknis penggunaan tersendiri yang mengatur pembiayaan operasional sekolah. Kedua sumber dana tersebut memiliki mekanisme dan peruntukan yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai besaran dana yang diterima masing-masing sekolah, komponen pembiayaan yang ditanggung, serta kebutuhan apa saja yang masih memerlukan sumber pendanaan lain.
Tanpa transparansi tersebut, wali murid dapat kesulitan memahami mengapa masih terdapat permintaan biaya tambahan di sekolah negeri.
Sejumlah keluhan wali murid mengenai iuran atau sumbangan melalui komite sekolah kerap memunculkan perdebatan. Sebagian orang tua mempertanyakan apakah pembayaran tersebut benar-benar sukarela atau justru diperlakukan sebagai kewajiban.
Perlu dibedakan bahwa sumbangan sukarela tidak sama dengan pungutan yang bersifat wajib. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, penggalangan dana oleh komite dapat dilakukan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Karena itu, apabila terdapat laporan bahwa wali murid diwajibkan membayar nominal tertentu, menghadapi tekanan, atau dikaitkan dengan hak peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran maupun ujian, laporan tersebut perlu diperiksa secara objektif.
Penilaian terhadap suatu kasus harus didasarkan pada bukti, mekanisme pengumpulan dana, dokumen kesepakatan, dan ketentuan yang berlaku. Tidak setiap sumbangan komite otomatis merupakan pelanggaran, tetapi penggunaan istilah sumbangan juga tidak serta-merta menjadikan penarikan dana yang bersifat wajib dapat dibenarkan.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.