DANA BOS Rp2,17 MILIAR DISOROT! Diduga Wali Murid Bayar Rp12 Juta Selama Tiga Tahun di SMAN 1 Kedungpring, Ke Mana Alirannya?
LAMONGAN, INFO-JATIM.COM – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Kedungpring, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan setelah muncul pengakuan seorang wali murid terkait dugaan penarikan biaya pendidikan selama anaknya menempuh pendidikan dari kelas X hingga kelas XII.
Berdasarkan data dalam salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026, SMA Negeri 1 Kedungpring dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20506325 tercatat memiliki 1.242 peserta didik dengan alokasi Dana BOS sebesar Rp2.173.500.000.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pembiayaan pendidikan, terutama setelah adanya pengakuan wali murid yang menyebut telah mengeluarkan biaya hingga Rp12 juta selama tiga tahun anaknya bersekolah.
Seorang wali murid mengaku bahwa selama anaknya menempuh pendidikan di SMAN 1 Kedungpring sejak kelas X sampai kelas XII, dirinya diminta membayar biaya yang disebut sebagai uang gedung.
" Saya menyekolahkan anak saya dari kelas 1 sampai kelas 3 dikenai biaya Rp12 juta. Jadi rata-rata satu tahun Rp4 juta. Katanya untuk uang gedung, tetapi setiap membayar tidak pernah diberi kuitansi," ungkap wali murid tersebut.
Pengakuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan biaya, mekanisme pengumpulan dana, serta pencatatan dan pertanggungjawabannya.
Selain biaya yang disebut sebagai uang gedung, wali murid tersebut juga menyinggung adanya infak saat pengambilan rapor.
Menurut keterangannya, infak tersebut disebut seikhlasnya, dengan nominal yang bervariasi, mulai Rp20 ribu hingga Rp50 ribu setiap pengambilan rapor.
Tak hanya itu, wali murid juga menyampaikan bahwa ketika terdapat kegiatan kunjungan kampus, biaya kegiatan tersebut harus ditanggung sendiri oleh peserta didik.
Dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.242 orang dan alokasi Dana BOS 2026 sebesar Rp2,173 miliar, muncul pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Jika biaya yang dikeluhkan wali murid tersebut benar diberlakukan kepada seluruh siswa, berapa total dana yang terkumpul dan bagaimana penggunaannya?
Namun, perlu ditegaskan bahwa angka Rp12 juta merupakan pengakuan satu wali murid selama tiga tahun, bukan data resmi pungutan seluruh siswa. Sementara itu, alokasi BOS Rp2,173 miliar merupakan anggaran tahun 2026 dan tidak dapat langsung dibandingkan dengan biaya yang dibayarkan selama tiga tahun ajaran sebelumnya.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Lamongan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah biaya yang disebut sebagai uang gedung memiliki dasar dan mekanisme yang sesuai ketentuan, apakah bersifat sukarela atau terdapat unsur kewajiban, serta bagaimana pengelolaan dan pelaporannya.
Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh pembiayaan pendidikan telah disampaikan secara transparan kepada wali murid.
Sekolah negeri harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan dana pendidikan. Setiap kontribusi masyarakat harus memiliki kejelasan dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban.
INFO-JATIM.COM membuka ruang klarifikasi kepada Kepala SMAN 1 Kedungpring maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Lamongan.
Hingga berita ini disusun, pengakuan wali murid tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak sekolah. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan hak jawab.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.