DANA BOS Rp2,38 MILIAR, WALI MURID SMAN 1 LAMONGAN MENGAKU DIMINTA LUNASI INFAK AGAR DAPAT KARTU UJIAN!
LAMONGAN, INFO-JATIM.COM — Dugaan persoalan pungutan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari wali murid SMA Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. Di tengah informasi alokasi dana pendidikan sebesar Rp2.385.250.000, seorang wali murid mengaku harus membayar sebagian uang infak bulanan agar anaknya bisa memperoleh kartu ujian.
Keluhan tersebut disampaikan pada 18 Oktober 2026. Wali murid itu mengungkapkan bahwa pihaknya diminta melunasi pembayaran ketika mengambil kartu ulangan pada Jumat lalu. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya belum mampu membayar seluruh kewajiban yang disebutkan.
Menurut pengakuan wali murid yang tak mau disebut namanya , terdapat pembayaran infak sebesar Rp100.000 per bulan. Saat menghubungi wali kelas melalui pesan pribadi, ia mengaku mendapat pertanyaan mengenai kemampuan membayar, apakah Rp100.000 atau Rp50.000.
“Saya jawab Rp50.000 dan saya janjikan kalau ada uang saya angsur. Alhamdulillah, anak saya dikasih kartu ulangan,” demikian inti pengakuan wali murid tersebut.
Pengakuan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kartu ujian benar-benar dikaitkan dengan pembayaran infak? Bagaimana nasib siswa lain yang belum membayar karena kondisi ekonomi orang tuanya tidak memungkinkan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui konfirmasi kepada pihak sekolah dan penelusuran lebih lanjut.
Wali murid tersebut mengaku tidak mengetahui apakah siswa lain yang belum membayar juga tetap mendapatkan kartu ujian.
Kekhawatiran itu menjadi perhatian karena akses peserta didik untuk mengikuti evaluasi pembelajaran seharusnya tidak menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Jika benar terdapat persyaratan pembayaran infak untuk memperoleh kartu ujian, pihak sekolah perlu memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut, dasar penetapannya, serta mekanisme bagi orang tua yang tidak mampu membayar.
Hingga kini, informasi yang tersedia masih berupa pengakuan seorang wali murid. Belum ada keterangan resmi dari pihak SMA Negeri 1 Lamongan mengenai dugaan tersebut.
Informasi mengenai alokasi dana pendidikan sebesar Rp2.385.250.000 untuk SMA Negeri 1 Lamongan turut menjadi perhatian dalam persoalan ini.
Namun, angka tersebut perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi anggaran tahun berjalan, termasuk rincian sumber dana, peruntukan, serta realisasi penggunaannya. Dana BOS dan BPPOPP juga harus dibedakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme penyalurannya.
Besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kebutuhan operasional sekolah telah terpenuhi. Meski demikian, transparansi penggunaan anggaran dan penjelasan mengenai kebutuhan pembiayaan tambahan tetap penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah pembayaran yang diminta bersifat sukarela, bagaimana mekanisme penentuannya, serta apakah terdapat konsekuensi bagi siswa yang belum mampu membayar.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa penggalangan dana oleh komite berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Aturan tersebut juga melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Dalam praktiknya, penilaian terhadap suatu pembayaran perlu melihat mekanisme pengumpulan, sifat sukarela atau wajib, penetapan nominal, serta aturan yang berlaku bagi sekolah negeri.
Karena itu, dugaan bahwa pembayaran infak menjadi syarat pengambilan kartu ujian perlu diperiksa secara objektif. Jika terbukti ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian akibat belum membayar, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Kasus ini layak mendapat perhatian Cabang Dinas Pendidikan terkait dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan pembayaran yang dikeluhkan wali murid sesuai ketentuan dan apakah ada siswa yang dirugikan.
Pihak sekolah juga perlu menjelaskan beberapa hal:
1. Apakah benar terdapat infak bulanan sebesar Rp100.000 bagi siswa?
2. Apakah pelunasan infak menjadi syarat untuk memperoleh kartu ujian?
3. Apakah siswa yang belum membayar tetap dapat mengikuti ujian?
4. Apa dasar kebijakan tersebut dan bagaimana mekanisme bantuan bagi keluarga yang tidak mampu?
5. Bagaimana transparansi pengelolaan dana infak serta kaitannya dengan pembiayaan sekolah?
Redaksi Info-Jatim.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SMA Negeri 1 Lamongan, komite sekolah, Cabang Dinas Pendidikan terkait, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.(ha)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.