Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

DANA BOS Rp2,69 MILIAR, Diduga Ada Sumbangan Komite Rp3 Juta di SMKN 3 Buduran Sidoarjo, Wali Murid Keluhkan Biaya Seragam Rp3,15 Juta Tanpa Kwitansi

· 3 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 20 dilihat
DANA BOS Rp2,69 MILIAR, Diduga Ada Sumbangan Komite Rp3 Juta di SMKN 3 Buduran Sidoarjo, Wali Murid Keluhkan Biaya Seragam Rp3,15 Juta Tanpa Kwitansi

SIDOARJO, INFO-JATIM.COM — Dugaan pungutan berkedok sumbangan komite di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mencuat di SMKN 3 Buduran, Kabupaten Sidoarjo, setelah seorang wali murid mengeluhkan adanya permintaan sumbangan komite sebesar Rp3 juta.

Berdasarkan keterangan wali murid kepada media, nominal sumbangan tersebut disebut mencapai Rp3 juta. Namun, pembayaran dikabarkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan, bahkan disebut bisa dicicil Rp100 ribu per bulan.

Tak hanya itu, wali murid tersebut juga mengaku baru saja membayar biaya seragam sekolah sebesar Rp3.150.000.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengakuan wali murid bahwa dirinya tidak memperoleh bukti pembayaran atau kuitansi atas pembayaran seragam tersebut.

"SMKN 3 Buduran Rp3 juta. Kalau cicilannya semampunya, bisa Rp100 ribu per bulan. Saya baru saja membayar uang seragam senilai Rp3.150.000, itupun mereka tidak berani mengeluarkan bukti pembayaran atau kuitansi," demikian keluhan wali murid yang disampaikan kepada media.

Dana BOS SMKN 3 Buduran Capai Rp2,69 Miliar

Berdasarkan data dalam salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, SMKN 3 Buduran tercatat memiliki 1.463 peserta didik.

Dengan satuan biaya sebesar Rp1.840.000 per siswa, sekolah tersebut memperoleh alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar:

Jumlah peserta didik: 1.463 siswa.

Satuan biaya: Rp1.840.000 per siswa.

Total alokasi Dana BOS: Rp2.691.920.000.

Besarnya alokasi dana BOS tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran pendidikan serta dasar penetapan sumbangan komite yang dikeluhkan wali murid.

Perlu dipahami, dana BOS memiliki petunjuk teknis dan peruntukan tersendiri. Keberadaan dana BOS tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan sekolah dapat dibiayai dari dana tersebut. Namun, setiap pembiayaan tambahan yang melibatkan wali murid harus memiliki dasar, mekanisme, dan transparansi yang jelas.

Sumbangan atau Kewajiban Terselubung?

Persoalan yang perlu dijelaskan adalah apakah sumbangan komite sebesar Rp3 juta tersebut benar-benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban yang dibebankan kepada wali murid.

Sumbangan pendidikan pada prinsipnya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk sifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pembayarannya apabila dikategorikan sebagai sumbangan.

Begitu pula dengan pembayaran seragam. Wali murid berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai rincian biaya dan bukti transaksi atas pembayaran yang telah dilakukan.

Jangan sampai istilah sumbangan justru menimbulkan persepsi sebagai kewajiban pembayaran yang memberatkan keluarga peserta didik.

Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

Dugaan tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo.

Pihak terkait diharapkan melakukan klarifikasi terhadap mekanisme penetapan sumbangan komite, pengadaan seragam, rincian biaya, serta sistem administrasi pembayaran di SMKN 3 Buduran.

Pihak sekolah dan komite juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi.

Pendidikan seharusnya membuka akses dan memberikan kesempatan belajar, bukan justru menghadirkan pertanyaan baru bagi wali murid terkait transparansi biaya. Jika disebut sumbangan, apakah benar-benar sukarela? Jika ada pembayaran, mengapa bukti transaksi dipersoalkan?

Publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak sekolah.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait