DANA BOS SMA NEGERI 1 KEDUNGPRING TEMBUS Rp2,17 MILIAR! WALI MURID KELUHKAN Uang Gedung Rp4 Juta setiap tahun !
LAMONGAN, INFO-JATIM.COM — Alokasi dana pendidikan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) di SMA Negeri 1 Kedungpring, Kabupaten Lamongan, menjadi perhatian setelah muncul keluhan dari wali murid terkait pembayaran yang disebut sebagai uang gedung.
Berdasarkan data yang diterima redaksi, SMA Negeri 1 Kedungpring memiliki 1.242 peserta didik dengan alokasi dana BOS sebesar **Rp2.173.500.000**.
Di sisi lain, seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan keluhan mengenai pembayaran uang gedung yang disebut mencapai lebih dari Rp4 juta saat kelas X. Menurut keterangannya, pembayaran serupa juga dipersoalkan pada tahun-tahun berikutnya hingga kelas XII.
“Kalau kelas satu uang gedung, masih bisa dimaklumi. Namun, ketika kelas dua harus membayar lagi sampai kelas tiga, ini yang menjadi pertanyaan. Sekolahnya negeri, tetapi pembayaran dengan istilah uang gedung terus menjadi beban,” ungkap wali murid tersebut kepada redaksi.
Ia juga menyebut terdapat wali murid yang mengalami kesulitan memenuhi pembayaran tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penarikan dana, dasar penetapan nominal, serta apakah pembayaran bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban bagi peserta didik.
Jika menggunakan simulasi pembayaran Rp4 juta per peserta didik per tahun, dengan jumlah 1.242 siswa, maka potensi nominal yang dihitung mencapai:
Jumlah peserta didik: 1.242 siswa
Simulasi pembayaran per siswa: Rp4.000.000 per tahun
Total simulasi: Rp4.968.000.000 per tahun
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi pembayaran Rp4 juta untuk seluruh peserta didik, bukan jumlah pungutan yang telah terverifikasi. Data ini juga belum membuktikan bahwa seluruh siswa benar-benar membayar nominal tersebut.
Apabila nominal itu memang ditarik setiap tahun dari seluruh peserta didik, transparansi penggunaan dana, dasar penarikan, serta mekanisme persetujuan wali murid perlu dijelaskan secara terbuka.
Dana BOS merupakan dukungan pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional pendidikan. Sementara itu, sumbangan pendidikan perlu dibedakan dari pungutan wajib.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Karena itu, penting untuk memastikan apakah pembayaran yang dikeluhkan wali murid tersebut merupakan sumbangan sukarela atau pembayaran yang diwajibkan kepada peserta didik.
Jika terdapat penetapan nominal yang wajib dibayar, tekanan kepada wali murid, atau konsekuensi bagi siswa yang belum membayar, kondisi tersebut perlu diperiksa oleh pihak berwenang berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi Info-Jatim.com mendorong pihak SMA Negeri 1 Kedungpring, komite sekolah, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan uang gedung, apakah pembayaran dilakukan berulang setiap tahun, dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah siswa yang belum mampu membayar tetap memperoleh hak pendidikan tanpa tekanan atau perlakuan berbeda.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai keluhan wali murid tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak sekolah maupun pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.
Transparansi anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan angka, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.