DANA BOS SMA NEGERI 1 PUNCU Kediri Rp1,46 Miliar, Muncul Dugaan Uang Komite Rp2 Juta per Siswa: Untuk Apa?
KEDIRI, INFO-JATIM.COM — Pengelolaan anggaran pendidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Puncu, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan penetapan uang komite sebesar Rp2 juta per siswa.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan iuran, mekanisme pengumpulan, hingga peruntukan dana yang dibebankan kepada wali murid.
Sorotan ini semakin menarik perhatian karena SMA Negeri 1 Puncu tercatat sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, SMA Negeri 1 Puncu dengan NPSN 20511950 tercatat memiliki 968 peserta didik.
Sekolah tersebut memperoleh alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp1.461.680.000 atau sekitar Rp1,46 miliar.
Dugaan Uang Komite Rp2 Juta per Siswa Dipertanyakan
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi INFO-JATIM.COM dari wali murid, terdapat dugaan penetapan uang komite sebesar Rp2 juta untuk setiap siswa.
Namun, hingga kini informasi mengenai dasar penetapan, mekanisme pembayaran, serta peruntukan dana tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak sekolah maupun komite.
Apabila nominal Rp2 juta tersebut benar-benar ditetapkan untuk seluruh 968 siswa, maka nilai keseluruhannya secara matematis mencapai Rp1.936.000.000 atau sekitar Rp1,93 miliar.
Perhitungan tersebut hanya simulasi berdasarkan asumsi seluruh siswa dikenai nominal yang sama. Angka tersebut bukan jumlah dana yang telah dipastikan terkumpul.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apa dasar penetapan uang komite tersebut, apakah benar bersifat sukarela, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?
Dana BOS Rp1,46 Miliar, Transparansi Jadi Sorotan
Dana BOS Reguler merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, keberadaan Dana BOS tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya sumbangan masyarakat yang sah. Namun, mekanisme sumbangan maupun pungutan di sekolah harus sesuai peraturan, termasuk ketentuan mengenai sifat sukarela dan larangan pemaksaan.
Karena itu, penting bagi pihak sekolah dan komite untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai setiap dana yang dihimpun dari wali murid.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai dasar kesepakatan, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
Konfirmasi WhatsApp Belum Mendapat Jawaban
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi INFO-JATIM.COM telah mengirimkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala SMA Negeri 1 Puncu pada 7 November 2026.
Dalam pesan tersebut, redaksi mengajukan sejumlah pertanyaan, antara lain:
Apakah benar terdapat iuran uang komite sebesar Rp2 juta per siswa?
Apa dasar penetapan nominal tersebut dan siapa pihak yang memutuskan?
Apakah pembayaran tersebut bersifat sukarela atau terdapat ketentuan yang mewajibkan wali murid membayar?
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan redaksi.
INFO-JATIM.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMA Negeri 1 Puncu maupun pihak komite sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai informasi tersebut.
Publik tentu berharap pengelolaan keuangan pendidikan berjalan transparan dan akuntabel.
Dana BOS sudah mencapai Rp1,46 miliar. Lantas, bagaimana dasar dan peruntukan dugaan uang komite Rp2 juta per siswa?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah wali murid.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.