Dana BOS SMAN 1 Babat lamongan Tembus Rp2,28 Miliar, Wali Murid Keluhkan Dugaan Infak Terasa Wajib
Menurut pengakuannya, beberapa siswa penerima bantuan sosial disebut tidak menerima uang secara utuh karena sebagian dana diduga dipotong oleh pihak wali kelas dengan alasan untuk melunasi iuran infak.
Jika dugaan ini benar, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penerima semestinya dikelola sesuai ketentuan dan tidak boleh dialihkan secara sepihak tanpa dasar serta persetujuan yang sah.
Klaim tersebut perlu ditelusuri melalui klarifikasi pihak sekolah, wali murid, serta instansi yang berwenang.
Pernah Berhenti, Kini Diduga Muncul Kembali
Wali murid tersebut juga mengungkapkan bahwa praktik serupa disebut pernah diberlakukan pada tahun sebelumnya.
Menurut pengakuannya, setelah sejumlah wali murid menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan masyarakat dan persoalan itu ditindaklanjuti, penarikan infak tersebut akhirnya berhenti di tengah jalan.
Namun, sejak tahun ajaran baru, pola serupa disebut kembali diberlakukan.
Pelapor juga menyampaikan bahwa pihak pendidik disebut pernah menyatakan nominal yang diminta tidak seberapa dibandingkan jasa para guru dalam mendidik siswa. Dana tersebut diklaim akan disalurkan untuk kegiatan amal dan pembangunan masjid.
Tentu, kegiatan amal dan pembangunan tempat ibadah merupakan kegiatan positif. Namun, tujuan baik tidak boleh menghilangkan prinsip kesukarelaan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Sekolah dan Dinas Pendidikan Perlu Memberikan Penjelasan
Atas pengaduan tersebut, INFO-JATIM.COM mendorong Kepala SMAN 1 Babat untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai:
Apakah benar terdapat pengumpulan infak atau sumbangan dari wali murid?
Apakah penandatanganan surat pernyataan pembayaran dilakukan secara sukarela?
Siapa yang menentukan nominal dan bagaimana mekanisme penarikannya?
Mengapa wali murid mengaku tidak menerima bukti pembayaran?
Apakah benar terdapat pemotongan dana bantuan sosial siswa untuk melunasi iuran?
Bagaimana jaminan sekolah agar siswa yang belum mampu membayar tidak mendapatkan tekanan atau perlakuan berbeda?
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan juga perlu menelusuri pengaduan tersebut apabila terdapat indikasi pelanggaran.
Jangan sampai istilah infak dan amal justru menimbulkan ketakutan bagi siswa serta beban bagi orang tua.
Jika memang sukarela, harus ada kebebasan untuk memberi maupun tidak memberi. Jangan sampai ketidakmampuan ekonomi keluarga justru membuat siswa merasa tertekan ketika berada di lingkungan pendidikan.
Hingga berita ini disusun Redaksi INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara berimbang.
Transparansi bukan ancaman bagi sekolah. Justru keterbukaan menjadi cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.