Dana BOS SMAN 3 Bojonegoro Capai Rp. 1,41 Miliar! Diduga Wali Murid Diminta Sumbangan Pembangunan Rp. 1,25-1,5 Jura, Wajib Buat Surat Pernyataan?
BOJONEGORO, INFO-JATIM.COM – Dugaan permintaan sumbangan pembangunan kepada wali murid di lingkungan SMAN 3 Bojonegoro menjadi perhatian. Pasalnya, sekolah tersebut tercatat menerima alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.418.280.000 dengan jumlah peserta didik sebanyak 892 siswa.
Informasi yang diterima INFO-JATIM.COM menyebutkan, pihak sekolah diduga mengumpulkan wali murid saat momentum pengambilan rapor. Dalam pertemuan tersebut, muncul informasi mengenai permintaan sumbangan pembangunan dengan nominal Rp1.500.000 dan Rp1.250.000.
Bahkan, menurut informasi dari sumber yang diterima redaksi, wali murid disebut diminta membuat surat pernyataan terkait sumbangan pembangunan tersebut.
Informasi ini perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak sekolah. Apakah sumbangan tersebut benar-benar bersifat sukarela atau terdapat kewajiban nominal tertentu yang harus dipenuhi wali murid?
DANA BOS Rp1,41 MILIAR, TRANSPARANSI PENGGUNAANNYA DIPERTANYAKAN
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, SMAN 3 Bojonegoro dengan NPSN 20504479 tercatat memiliki 892 peserta didik dan alokasi Dana BOS sebesar Rp1.418.280.000.
Jika menggunakan simulasi sumbangan Rp1.500.000 dikalikan 892 siswa, maka potensi nominal yang terkumpul mencapai:
Rp1.338.000.000 (Rp1,338 miliar).
Angka tersebut merupakan simulasi apabila seluruh 892 siswa memberikan sumbangan dengan nominal yang sama, bukan jumlah dana yang telah dipastikan terkumpul.
Besarnya alokasi BOS dan simulasi sumbangan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai perencanaan pembangunan sekolah, transparansi anggaran, serta dasar penggalangan dana kepada wali murid.
Perlu ditegaskan, Dana BOS memiliki petunjuk teknis dan peruntukan tersendiri. Keberadaan Dana BOS tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya sumbangan sukarela yang sah. Namun, mekanisme penggalangan dana harus jelas, transparan, tidak memaksa, serta tidak boleh menjadi beban wajib bagi orang tua.
WALI MURID BERHAK MENDAPATKAN PENJELASAN
Publik tentu perlu mengetahui beberapa hal penting.
Pertama, apa dasar penggalangan sumbangan pembangunan di SMAN 3 Bojonegoro?
Kedua, mengapa muncul informasi nominal Rp1.250.000 hingga Rp1.500.000?
Ketiga, apakah surat pernyataan yang diminta kepada wali murid merupakan bentuk kesediaan sukarela atau justru berpotensi menjadi kewajiban pembayaran?
Keempat, bagaimana perencanaan pembangunan sekolah dan apakah kebutuhan tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran sekolah?
Transparansi menjadi kunci agar tidak muncul kesalahpahaman antara pihak sekolah dan masyarakat.
DINAS PENDIDIKAN JATIM DIMINTA TURUN TANGAN
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, diharapkan melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan kepada pihak SMAN 3 Bojonegoro.
Jika memang terdapat penggalangan sumbangan, perlu dipastikan apakah pelaksanaannya sesuai ketentuan dan benar-benar tidak mengandung unsur pemaksaan.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, jangan sampai istilah sumbangan pembangunan justru menimbulkan tekanan finansial bagi wali murid.
Dana BOS sudah dialokasikan negara. Jika masih ada permintaan sumbangan pembangunan, publik berhak mengetahui dasar, peruntukan, mekanisme, dan transparansi penggunaannya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan permintaan sumbangan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak SMAN 3 Bojonegoro dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.