DANA BOS SMAN 4 SURABAYA Rp1,7 Miliar, Wali Murid Keluhkan Iuran Tahunan Rp1 Juta hingga Seragam Rp2 Juta Tanpa Kuitansi!
Sekolah tersebut disebut memperoleh alokasi Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.700.000.000 atau Rp1,7 miliar.
Besarnya alokasi Dana BOS tersebut menjadi perhatian dalam konteks transparansi pengelolaan anggaran pendidikan.
Dana BOS memang memiliki peruntukan dan petunjuk teknis tersendiri. Namun, setiap bentuk sumbangan maupun pembayaran lain yang dihimpun dari wali murid tetap harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas serta sesuai ketentuan.
Wali Murid Berharap Ada Pemeriksaan
Sumber yang menyampaikan informasi kepada redaksi berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti. Bahkan, ia mengusulkan agar dilakukan penelusuran secara langsung dengan meminta keterangan secara acak kepada wali murid.
Hal itu dinilai penting agar informasi mengenai biaya pendidikan tidak hanya berdasarkan cerita dari satu atau dua orang.
Terlebih, persoalan biaya sekolah menjadi perhatian keluarga yang sedang mempersiapkan anaknya memasuki jenjang SMA.
Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Diminta Klarifikasi
INFO-JATIM.COM mendorong Kepala SMAN 4 Surabaya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah informasi tersebut.
Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:
1. Apakah benar terdapat iuran tahunan sebesar Rp1 juta?
2. Apakah benar terdapat pembayaran rutin Rp30 ribu setiap bulan?
3. Siapa yang menetapkan dan mengelola pembayaran tersebut?
4. Mengapa pembelian kain seragam Rp2 juta disebut tidak disertai kuitansi?
5. Apakah study tour ke Yogyakarta sebesar Rp1,25 juta dan Bali sebesar Rp2,5 juta bersifat wajib atau sukarela?
6. Bagaimana rincian penggunaan dana dan pertanggungjawabannya?
Publik membutuhkan penjelasan agar tidak muncul dugaan maupun kesalahpahaman berkepanjangan.
Dana BOS Rp1,7 miliar telah dialokasikan pemerintah. Lantas, bagaimana dasar dan pertanggungjawaban berbagai pembayaran yang dikeluhkan wali murid?
Transparansi pendidikan merupakan hak masyarakat dan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sekolah negeri.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.