Dana BOS SMKN 1 Lamongan Rp3,35 Miliar,Dugaan Pungutan Berkedok Sumbangan Rp200 Ribu per Bulan
LAMONGAN, INFO-JATIM.COM – SMK Negeri 1 Lamongan tercatat mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) sebesar Rp3.352.910.000 pada tahun anggaran yang menjadi sorotan. Di tengah kucuran anggaran pemerintah tersebut, muncul keluhan dari seorang wali murid mengenai dugaan pungutan berkedok sumbangan atau infaq yang disebut mencapai Rp200 ribu per bulan.
Wali murid tersebut mempertanyakan transparansi pembayaran, terutama karena menurut pengakuannya, pihak sekolah tidak memberikan nota atau kuitansi resmi sebagai bukti pembayaran.
Keluhan itu disampaikan kepada Info-Jatim.com pada 19 Oktober 2026. Wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut mengaku bahwa pembayaran bulanan itu disebut sebagai infaq.
“SMKN 1 Lamongan satu bulan Rp200 ribu, berdalih infaq. Kalau tidak dikasih, hanya ditulis tangan saja. Tidak mau mengeluarkan nota sebagai bukti kalau sudah bayar,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari wali murid yang bersangkutan dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah.
Besarnya alokasi dana BOS yang disebut mencapai Rp3,35 miliar memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pembiayaan pendidikan, termasuk kejelasan penggunaan anggaran pemerintah dan alasan adanya permintaan pembayaran kepada wali murid.
Dana BOS memiliki peruntukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak otomatis menggugurkan seluruh kemungkinan adanya sumbangan masyarakat. Namun, pengelolaan sumbangan harus mengikuti aturan, termasuk ketentuan mengenai sifat sukarela dan larangan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, penting untuk memastikan apakah pembayaran Rp200 ribu per bulan tersebut benar-benar bersifat sukarela, bagaimana mekanisme penarikannya, serta apakah terdapat tekanan atau kewajiban tertentu bagi wali murid.
Wali murid tersebut juga menduga pembayaran yang dipersoalkan berkaitan dengan kebutuhan dana pembangunan gedung olahraga sekolah.
Menurut keterangannya, pembangunan gedung olahraga sebelumnya disebut masih kekurangan dana. Namun, belum ada dokumen atau keterangan resmi yang dapat memastikan hubungan antara kebutuhan pembangunan tersebut dengan pembayaran infaq bulanan yang dikeluhkan.
Jika memang terdapat kebutuhan pendanaan pembangunan, pihak sekolah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penggalangan dana, status kesukarelaan sumbangan, serta laporan penggunaan dana kepada pihak terkait.
Persoalan ini perlu mendapat klarifikasi dari pihak SMKN 1 Lamongan, terutama mengenai beberapa hal berikut:
1. Apakah benar terdapat permintaan infaq sebesar Rp200 ribu per bulan kepada wali murid?
2. Apakah pembayaran tersebut sepenuhnya sukarela atau terdapat ketentuan yang mewajibkan wali murid membayar?
3. Mengapa, menurut pengakuan pelapor, bukti pembayaran berupa nota atau kuitansi resmi tidak diberikan?
4. Apakah pembayaran tersebut berkaitan dengan pembangunan gedung olahraga?
5. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS dan sumber pembiayaan lain di sekolah?
Klarifikasi tersebut penting agar persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan keterangan sepihak dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak sekolah mengenai keluhan tersebut belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari kepala sekolah maupun pihak terkait.( ha)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.