Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

DANA BOS SMPN 1 PANDAAN pasuruan Rp1,29 Miliar, Wali Murid Keluhkan Pembayaran Rp100 Ribu Tiap Bulan: Ke Mana Aliran Uangnya?

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 54 dilihat
DANA BOS SMPN 1 PANDAAN  pasuruan Rp1,29 Miliar, Wali Murid Keluhkan Pembayaran Rp100 Ribu Tiap Bulan: Ke Mana Aliran Uangnya?

PASURUAN, INFO-JATIM.COM — Dugaan pungutan di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari sejumlah wali murid UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Mereka mempertanyakan adanya pembayaran rutin sebesar Rp100 ribu setiap bulan yang disebut masih dibebankan kepada siswa.

Berdasarkan informasi yang disampaikan wali murid kepada INFO-JATIM.COM, pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan. Namun, mereka mengaku tidak menerima kuitansi atau bukti pembayaran resmi sehingga kesulitan memastikan peruntukan maupun pertanggungjawaban dana yang telah dibayarkan.

"Setiap bulan masih ada pembayaran Rp100 ribu. Kami sebagai wali murid tidak bisa membuktikan karena tidak ada kuitansi," ungkap salah seorang wali murid.

Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan keuangan sekolah, terlebih SMPN 1 Pandaan tercatat sebagai penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan data yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026, SMPN 1 Pandaan dengan NPSN 20519212 tercatat memiliki 1.146 peserta didik dan alokasi Dana BOS sebesar Rp1.294.980.000.

Jika benar pembayaran Rp100 ribu tersebut diberlakukan kepada seluruh 1.146 siswa setiap bulan, maka perhitungannya mencapai Rp114.600.000 per bulan.

Apabila berlangsung selama 12 bulan, totalnya bisa mencapai Rp1.375.200.000.

Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi seluruh siswa membayar secara rutin selama 12 bulan, bukan angka penerimaan yang telah terverifikasi. Bahkan, nominal simulasi tersebut lebih besar sekitar Rp80,22 juta dibandingkan alokasi Dana BOS sekolah.

Pelajaran Tambahan PIB Juga Dipertanyakan

Selain pembayaran bulanan, wali murid juga menyampaikan adanya biaya pelajaran tambahan yang disebut PIB.

Kegiatan tambahan tersebut berlangsung setiap Selasa hingga Kamis dengan biaya Rp200 ribu per semester.

Menurut keterangan wali murid, pembayaran PIB untuk siswa kelas 7 dan 8 disebut tidak wajib, sedangkan siswa kelas 9 diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut.

Persoalan lain yang dipertanyakan adalah tidak adanya bukti pembayaran yang diterima wali murid.

"Kalau pembelian seragam masih bisa diterima karena ada barangnya. Tetapi untuk pembayaran lainnya, kami ingin kejelasan. Tidak ada bukti pembayaran yang diberikan," ujar wali murid.

Dana BOS dan Transparansi Pungutan Sekolah

Dana BOS merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan. Penggunaannya harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku, disertai pencatatan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Di sisi lain, setiap bentuk sumbangan maupun pungutan di satuan pendidikan perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada pemaksaan atau praktik yang memberatkan peserta didik dan orang tua.

Karena itu, dugaan pembayaran rutin Rp100 ribu per bulan serta biaya tambahan PIB di SMPN 1 Pandaan perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kepala Sekolah Diminta Berikan Klarifikasi

INFO-JATIM.COM membuka ruang klarifikasi kepada Kepala SMPN 1 Pandaan dan pihak terkait untuk menjelaskan sejumlah persoalan tersebut.

Di antaranya, apakah benar terdapat pembayaran Rp100 ribu setiap bulan kepada siswa? Apa dasar penetapan pembayaran tersebut? Untuk apa dana itu digunakan? Apakah pembayaran PIB sebesar Rp200 ribu per semester bersifat wajib, khususnya bagi siswa kelas 9?

Pihak sekolah juga diharapkan menjelaskan mekanisme pencatatan, bukti pembayaran, serta pertanggungjawaban dana yang dihimpun dari wali murid.

Jika memang terdapat pembayaran, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, sifat pembayaran, mekanisme pengelolaan, dan peruntukannya.

Dana BOS sudah dialokasikan pemerintah untuk mendukung pendidikan. Lantas, mengapa wali murid masih mempertanyakan pembayaran rutin setiap bulan?

Transparansi menjadi kunci agar dunia pendidikan tidak dibebani persoalan pungutan yang belum jelas dasar dan pertanggungjawabannya.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan wali murid dan data alokasi Dana BOS yang di peroleh dari salin kementerian pendidik oleh redaksi. Dugaan pungutan belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran.

INFO-JATIM.COM memberikan kesempatan kepada pihak SMPN 1 Pandaan maupun Dinas Pendidikan terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait