Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Dana Desa Jombang Terancam Dipangkas Lagi Pada 2027! Kepala Desa Khawatir Pembangunan Desa Makin Tercekik

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 4 dilihat
Dana Desa Jombang Terancam Dipangkas Lagi Pada 2027! Kepala Desa Khawatir Pembangunan Desa Makin Tercekik

JOMBANG, INFO-JATIM.COM – Ancaman pemangkasan Dana Desa (DD) pada 2027 mendatang mulai membayangi pemerintah desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah alokasi anggaran pada 2026 anjlok hingga sekitar 67 persen, desa kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian pendanaan yang dikhawatirkan semakin membatasi pembangunan di tingkat desa.

Kondisi tersebut tidak lepas dari besarnya kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk membiayai berbagai Program Strategis Nasional (PSN).

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Supono, mengatakan kemungkinan penurunan Dana Desa pada 2027 masih terbuka. Bahkan, anggaran yang diterima desa berpotensi lebih kecil dibandingkan tahun ini.

“Bisa turun lagi mungkin, karena kegiatan pusat, PSN, sangat luar biasa,” ujarnya.

Menurut Supono, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai besaran Dana Desa yang akan diterima masing-masing desa pada 2027. Para kepala desa masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran tersebut.

“Belum ada info sama sekali. Harapannya minimal sama dengan tahun anggaran 2026,” tuturnya.

Dana Desa Turun 67 Persen, Program Pembangunan Terancam Tertunda

Potensi pemangkasan anggaran kembali menjadi perhatian serius pemerintah desa. Pasalnya, penurunan Dana Desa pada 2026 sudah berdampak terhadap perencanaan pembangunan yang sebelumnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Sejumlah program harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang semakin terbatas.

Supono menjelaskan, pemerintah desa harus kembali menghitung sumber pendanaan yang tersedia. Penentuan kegiatan pembangunan juga perlu dibahas melalui musyawarah desa (musdes) untuk menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.

Program dengan tingkat prioritas tertinggi akan tetap diupayakan berjalan. Sementara kegiatan prioritas kedua dan ketiga berpotensi dihapus apabila anggaran tidak mencukupi.

“Harus kalkulasi ulang sumber pendanaan yang ada. Yang prioritas tetap jalan, nomor dua dan tiga bisa terhapus,” jelasnya.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait