Dana Transfer ke Daerah Tembus Rp 720 Triliun, Melampaui APBN 2026 Rp 27 Triliun
JAKARTA,INFO-JATIM.COM – Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga sekitar Rp 720 triliun pada 2026. Angka tersebut melampaui alokasi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 693 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, tambahan transfer tersebut diberikan untuk merespons berbagai kebutuhan mendesak pemerintah daerah. Mulai dari dukungan fiskal untuk memenuhi belanja pegawai hingga penanganan bencana alam.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
“Transfer ke daerah tahun 2026 ini kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun,” kata Suahasil.
Dengan demikian, nilai TKD yang disebutkan pemerintah tersebut meningkat sekitar Rp 27 triliun dibandingkan alokasi awal APBN 2026.
Tambahan Dana untuk Daerah Terdampak Bencana
Suahasil menjelaskan, salah satu faktor penambahan dana transfer adalah kebutuhan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah.
Pada awal 2026, pemerintah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp 10,6 triliun untuk daerah terdampak banjir dan tanah longsor.
Selanjutnya, ketika terjadi bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah pusat kembali menyalurkan dukungan anggaran melalui berbagai kementerian dan lembaga.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Suahasil turut menyinggung penyusunan rencana induk penanganan bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam proses tersebut, yang penyelesaiannya sedang diupayakan untuk tahun 2026.
“Ada Rp 10,6 triliun tambahan transfer ke daerah yang disampaikan kepada daerah yang terdampak bencana ketika itu. Kemudian ketika terjadi bencana NTT, pemerintah pusat juga kemudian melakukan alokasi anggaran dari berbagai macam K/L,” paparnya.
Rp 20,5 Triliun untuk Kebutuhan APBD
Selain penanganan bencana, pemerintah pusat juga memberikan tambahan transfer dengan total Rp 20,5 triliun kepada sejumlah daerah kabupaten dan kota.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan fiskal, termasuk dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan membiayai program lainnya.
Menurut Suahasil, tambahan anggaran diberikan setelah pemerintah memantau kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terperinci.
“Melihat kebutuhan daerah ada tambahan transfer berapa totalnya Rp 20,5 triliun rupiah di tahun 2026 ini yang diberikan ke sejumlah daerah kabupaten, kota, karena kita lihat bahwa memang ada kesulitan di APBD-nya, dan itu menjadi tambahan transfer,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebutuhan masing-masing daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.
Pemerintah Pantau Kondisi Keuangan Daerah
Suahasil menyebut penambahan TKD merupakan salah satu bentuk respons pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah.
Pemantauan APBD dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari kebutuhan belanja pegawai hingga pembiayaan penanganan bencana.
“Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan karena kita memang memantau APBD secara cukup detail. Nah, tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebabnya adalah bencana alam, ada yang sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya,” pungkasnya.
Besarnya transfer ke daerah tersebut menjadi perhatian karena anggaran itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik, memenuhi kewajiban belanja, serta menangani kebutuhan masyarakat.
Namun, efektivitas tambahan dana tetap bergantung pada ketepatan alokasi, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaannya di masing-masing daerah.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.