DIduga ada Pungutan Uang Gedung Rp2 Juta Di SMA NEGERI Plandaan Jombang, SPP Rp135 Ribu Per Bulan Disorot! !
# DIDUGA ADA PUNGUTAN UANG l
JOMBANG, INFO-JATIM.COM – Dugaan pungutan biaya pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari seorang wali murid SMA Negeri Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wali murid tersebut mengaku keberatan dengan adanya permintaan uang gedung sebesar Rp2 juta, di luar biaya lain yang menurutnya masih harus ditanggung.
Wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan hal baru. Ia mengaku sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sementara dirinya menilai belum ada perubahan berarti meski laporan telah disampaikan ke pemerintah pusat.
“Sudah bertahun-tahun, komite tetap adem-adem saja. Saya sudah sering laporan ke pusat, tetapi tidak ada pergerakan,” ungkap wali murid tersebut.
Menurut keterangan wali murid, terdapat permintaan uang gedung sebesar Rp2.000.000. Ia juga menyebut nominal SPP sebesar Rp135.000, meskipun mekanisme dan periode pembayaran biaya tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Wali murid itu mengaku sengaja belum membayar uang gedung yang dimaksud karena keberatan dengan pungutan tersebut.
“Uang gedung Rp2 juta, itu belum yang lainnya. Kalau ada acara atau lomba-lomba, murid urunan sendiri-sendiri,” demikian keluhan yang disampaikan wali murid.
Ia juga menyebut nominal Rp250.000 dalam keterangannya terkait pembayaran uang gedung. Namun, peruntukan dan hubungan nominal tersebut dengan tagihan Rp2 juta masih perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peran komite sekolah, dasar penetapan biaya, mekanisme pengumpulan sumbangan, serta transparansi penggunaan dana yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Perlu ditegaskan, tidak semua sumbangan sekolah otomatis merupakan pungutan liar. Penilaian harus didasarkan pada fakta, mekanisme pengumpulan, sifat sukarela atau wajib, ada tidaknya tekanan terhadap wali murid, serta ketentuan yang berlaku.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa komite dapat melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, tetapi terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Karena itu, dasar permintaan uang gedung Rp2 juta tersebut perlu diperiksa, termasuk apakah benar berupa sumbangan sukarela atau justru diwajibkan kepada wali murid.
Jika pembayaran disertai tekanan, ancaman, atau konsekuensi terhadap hak siswa, persoalan tersebut patut ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Atas keluhan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, cabang dinas yang membawahi wilayah Jombang, serta pihak terkait diharapkan melakukan penelusuran dan meminta penjelasan dari sekolah maupun komite.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah nominal yang dikeluhkan memiliki dasar yang jelas, bagaimana mekanisme penetapannya, serta apakah pengumpulan dana telah sesuai dengan peraturan.
Sekolah juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai komponen biaya pendidikan, status pembayaran, dan penggunaan dana yang dihimpun dari wali murid.
Redaksi Info-Jatim.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, pengurus komite, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dasar penetapan uang gedung Rp2 juta, nominal SPP Rp135 ribu, serta status pungutan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak sekolah dan instansi terkait.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.