DIDUGA PUNGLI BERKEDOK DP2M! MAN 1 BOJONEGORO Disorot, Wali Murid Dibebani Biaya Jutaan Rupiah, Pendidikan Murah Cuma Mitos?
BOJONEGORO, INFO-JATIM.COM – Dugaan pungutan biaya pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bojonegoro menjadi sorotan. Sebuah foto dokumen pembayaran atas nama Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro memperlihatkan adanya pencatatan pembayaran dengan keterangan DP2M (Dana Peningkatan dan Pengembangan Mutu Madrasah).
Dalam dokumen tersebut tercantum dua pencatatan pembayaran. Pada kolom angsuran pertama terlihat nominal Rp120.000, sedangkan pada pencatatan bertanggal 22 Mei 2026, angsuran kedua tertulis sebesar Rp3.372.000.
Dokumen itu memunculkan pertanyaan serius mengenai besaran biaya yang harus ditanggung wali murid. Apalagi, istilah peningkatan dan pengembangan mutu madrasah semestinya dijelaskan secara terbuka agar orang tua memahami dasar, tujuan, serta peruntukan dana yang diminta.
Pendidikan Negeri, Mengapa Wali Murid Dibebani Biaya Jutaan Rupiah?
Status MAN sebagai madrasah negeri membuat persoalan pembiayaan pendidikan patut mendapat perhatian publik. Masyarakat tentu berharap pendidikan dapat diakses secara terjangkau tanpa membebani ekonomi keluarga.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar berapa nominal yang tercatat, melainkan apakah pembayaran DP2M tersebut benar-benar bersifat sukarela atau terdapat kewajiban yang harus dipenuhi wali murid.
Jika sifatnya sumbangan, bagaimana mekanisme penentuannya? Apakah wali murid yang tidak mampu membayar tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama? Apakah terdapat tekanan atau konsekuensi bagi siswa yang keluarganya tidak mampu memenuhi pembayaran?
Hal lain yang juga perlu dijelaskan adalah dasar penetapan nominal, hasil musyawarah komite, serta transparansi penggunaan dana.
Komite Madrasah Harus Terbuka
Komite madrasah memiliki peran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun, setiap bentuk partisipasi pembiayaan dari masyarakat harus dijalankan sesuai ketentuan, transparan, dan tidak boleh menjadi beban yang bersifat memaksa.
Wali murid berhak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan. Mereka juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai rincian anggaran dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Jangan sampai istilah peningkatan mutu pendidikan justru menimbulkan persepsi adanya pungutan yang memberatkan masyarakat.
Menunggu Klarifikasi Kepala MAN 1 Bojonegoro
Hingga berita ini disusun, dokumen pembayaran yang beredar tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak MAN 1 Bojonegoro maupun pengurus komite madrasah.
Pihak madrasah perlu memberikan klarifikasi mengenai:
Apa dasar penetapan pembayaran DP2M?
Apakah pembayaran tersebut bersifat sukarela atau wajib?
Mengapa terdapat pencatatan angsuran dengan nominal jutaan rupiah?
Bagaimana mekanisme penentuan besaran kontribusi setiap wali murid?
Apakah tersedia keringanan bagi keluarga yang tidak mampu?
Bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut?
Publik tidak sedang menolak peningkatan mutu pendidikan. Namun, masyarakat berhak mempertanyakan setiap pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Pendidikan seharusnya mencerdaskan, bukan membuat wali murid merasa terbebani. Jika benar bersifat sukarela, jangan sampai berubah menjadi kewajiban yang menekan keluarga siswa.
INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala MAN 1 Bojonegoro serta pengurus Komite Madrasah demi pemberitaan yang berimbang dan transparan.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.