Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Diduga Pungli Berkedok Iuran, Wali Murid SMKN 4 Bojonegoro mengeluh Bayar Rp125 Ribu per Bulan, Siswa Terancam Tak Ikut Ujian?

· 3 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 16 dilihat
 Diduga Pungli Berkedok Iuran, Wali Murid SMKN 4 Bojonegoro mengeluh Bayar Rp125 Ribu per Bulan, Siswa Terancam Tak Ikut Ujian?

BOJONEGORO, INFO-JATIM.COM – Dugaan pungutan biaya pendidikan di sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang wali murid SMK Negeri 4 Bojonegoro mengeluhkan adanya pembayaran rutin sebesar Rp125.000 per bulan, meskipun sekolah negeri tersebut disebut-sebut memberikan pendidikan gratis.

Wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu menyampaikan keluhannya kepada redaksi pada 22 Oktober 2026. Ia mempertanyakan mekanisme pembayaran yang disebut sebagai iuran bulanan serta konsekuensi apabila pembayaran tidak dipenuhi.

“Anakku di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Katanya gratis, tetapi tiap bulan bayarnya Rp125 ribu. Kalau tidak dibayar, katanya tidak boleh ikut ujian,” ungkap wali murid tersebut dalam keterangannya kepada redaksi.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status iuran, dasar penarikan dana, serta kebijakan sekolah terhadap siswa yang belum mampu membayar.

Selain mengeluhkan besaran iuran, wali murid tersebut juga mempertanyakan bentuk bukti pembayaran yang diterimanya.

Menurut pengakuannya, bukti pembayaran yang biasanya memuat keterangan tertulis kini disebut hanya berupa tanda tangan. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan agar wali murid mengetahui secara jelas pembayaran yang telah dilakukan.

“Biasanya ada tulisan sebagai bukti, tetapi sekarang katanya cuma tanda tangan saja,” demikian keluhan wali murid tersebut.

Persoalan yang paling menjadi perhatian adalah pengakuan wali murid mengenai dugaan larangan mengikuti ujian bagi siswa yang belum melunasi iuran.

Apabila benar terdapat kebijakan yang mengaitkan pembayaran iuran dengan hak siswa mengikuti ujian, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak sekolah dan ditinjau berdasarkan ketentuan pendidikan yang berlaku.

Namun, redaksi belum memperoleh konfirmasi mengenai apakah larangan tersebut merupakan kebijakan resmi sekolah, pernyataan petugas tertentu, atau informasi yang diterima wali murid.

Karena itu, diperlukan klarifikasi untuk memastikan duduk perkara dan menghindari kesimpulan yang belum didukung bukti.

Hingga berita ini disusun pada 30 Oktober 2026, redaksi masih memerlukan keterangan resmi dari pihak SMK Negeri 4 Bojonegoro mengenai beberapa hal, di antaranya:

- Apa dasar penetapan iuran sebesar Rp125.000 per bulan?

- Apakah pembayaran tersebut bersifat sukarela atau wajib?

- Untuk keperluan apa dana tersebut dikumpulkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?

- Bagaimana mekanisme penerbitan bukti pembayaran?

- Benarkah siswa yang belum membayar tidak diperbolehkan mengikuti ujian?

Redaksi INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah maupun instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait