Diduga Pungli Berkedok Sumbangan? Wali Murid MAN 1 Lamongan Keluhkan Biaya Rp250 Ribu per Bulan
LAMONGAN, INFO-JATIM.COM – Dugaan pungutan berkedok sumbangan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang wali murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan mengeluhkan biaya pendidikan yang disebut mencapai Rp3,5 juta selama tiga tahun masa sekolah.
Wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku dibebani pembayaran yang disebut sebagai sumbangan biaya operasional pendidikan. Menurut keterangannya, nominal pembayaran terdiri atas Rp250.000 per bulan dan Rp1 juta per tahun.
Jika dihitung berdasarkan keterangan tersebut, total biaya yang harus dibayarkan selama tiga tahun mencapai Rp3,5 juta, di luar kemungkinan biaya pendidikan lainnya.
“Setiap bulan disuruh bayar Rp250.000, setiap tahun bayar Rp1 juta. Kalau dihitung selama tiga tahun, totalnya Rp3,5 juta,” ungkap wali murid tersebut kepada redaksi.
Wali murid itu mengaku belum mengetahui secara terperinci penggunaan dana yang diminta oleh pihak sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran tersebut sebelumnya disebut dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Namun, menurut pengakuannya, wali murid yang mengajukan nominal lebih rendah harus melalui proses survei ke rumah oleh perwakilan sekolah serta diminta menunjukkan surat keterangan tidak mampu.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penetapan nominal sumbangan, dasar pengumpulan dana, transparansi penggunaannya, serta prosedur bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Dalam keterangannya, wali murid tersebut juga mengaku belum mampu melunasi biaya yang disebut sebagai uang gedung karena keterbatasan dana.
Ia mengatakan pembayaran SPP masih belum sepenuhnya lunas. Sementara itu, biaya buku pelajaran disebut harus dibayarkan setiap semester karena, menurut pengakuannya, buku tidak diberikan apabila pembayaran belum dilakukan.
Situasi tersebut dikhawatirkan dapat menambah beban keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ketersediaan buku pelajaran juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Identitas wali murid sengaja tidak dicantumkan untuk melindungi privasinya.
Pihak sekolah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan dana, status pembayaran apakah bersifat sukarela atau memiliki ketentuan tertentu, rincian penggunaan dana, serta kebijakan terhadap siswa yang belum mampu membayar.
Perlu ditegaskan bahwa adanya keluhan mengenai biaya pendidikan belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya pungutan liar. Penilaian harus didasarkan pada dokumen, mekanisme pengumpulan dana, keterangan para pihak, dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi INFO-JATIM.COM membuka ruang klarifikasi bagi pihak MAN 1 Lamongan maupun instansi terkait agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.