Dugaan Pungli Sekdes Pagerwojo Jombang Dibawa ke Senayan, Warga Desak Uang Dikembalikan
JOMBANG – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat tanah yang diduga melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Shonifudin, kini dilaporkan ke anggota DPR RI.
M Saudi Abdillah, warga Pagerwojo yang mengaku menjadi salah satu pihak yang dirugikan, menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibawa ke Senayan melalui anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H Sungkono.
Saudi Abdillah yang juga menjabat sebagai staf khusus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sungkono itu mengatakan, laporan tersebut diharapkan mendapat perhatian dari pihak terkait.
“Kasus dugaan pungli di Pagerwojo sudah kami bawa ke Senayan. Insya Allah tidak lama lagi direspons politikus Senayan,” ujar Abdillah, Kamis (8/10/2026).
Ia meminta agar uang yang diduga dipungut dari warga dalam pengurusan administrasi tanah segera dikembalikan. Menurutnya, pengembalian tersebut menjadi tuntutan yang ingin diselesaikan hingga akhir Oktober 2026.
“Saya tunggu hingga akhir bulan ini uang dugaan pungli dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, bagaimana ending-nya nanti saya tidak tahu,” tegasnya.
Abdillah mengungkapkan, dugaan pungutan tersebut dialaminya pada 2018. Saat itu, ia mengurus pemecahan sertifikat tanah warisan milik kakeknya di Desa Pagerwojo.
Ia mengaku diminta membayar Rp2,5 juta ketika mendatangi rumah Sekdes Shonifudin untuk mengurus keperluan administrasi tersebut.
“Masih ingat saya, ketika itu saya datang langsung ke rumah Sekdes Shonif dan diminta Rp2,5 juta,” ungkapnya.
Abdillah, yang juga merupakan mantan calon anggota DPRD Jombang dari PAN dan Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang, meminta agar persoalan tersebut diselesaikan. Ia menyatakan akan mempertimbangkan pelaporan kepada kepolisian apabila uang yang dipersoalkan tidak dikembalikan.
Kasus ini mencuat setelah sebuah video berdurasi sekitar 48 detik beredar di media sosial dan grup WhatsApp warga Pagerwojo.
Dalam video tersebut, seorang warga mengaku dimintai uang sebesar Rp2,5 juta untuk pengurusan surat tanah. Percakapan dalam rekaman juga menyebut bahwa nominal yang diminta tidak dapat ditawar.
Meski demikian, isi video dan pengakuan pihak-pihak yang terlibat masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kronologi serta kebenaran dugaan pungutan tersebut.
Sebelumnya, Sekdes Shonifudin, Kepala Desa Pagerwojo Imam Wahyudi, serta sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pagerwojo disebut pernah dipanggil oleh Camat Perak saat itu, Supriyono.
Dalam pertemuan tersebut, Shonifudin disebut menyampaikan bahwa tindakan yang dipersoalkan dilakukan atas perintah pimpinan.
Namun, menurut keterangan Abdillah, hingga kini belum ada penyelesaian yang dianggap tuntas. Ia berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menelusuri persoalan tersebut dan memberikan kejelasan kepada warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sudioro Setiono, belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini disusun.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Shonifudin maupun pihak Pemerintah Desa Pagerwojo mengenai tudingan tersebut. Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.