Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Dugaan Pungutan dan Sumbangan di SMA/SMK Pasuruan Disorot, Cabang Dinas Pendidikan Pilih Bungkam? Ada Apa?

· 3 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 5 dilihat
Dugaan Pungutan dan Sumbangan di SMA/SMK Pasuruan Disorot, Cabang Dinas Pendidikan Pilih Bungkam? Ada Apa?

PASURUAN, INFO-JATIM.COM – Dugaan pungutan maupun permintaan sumbangan di lingkungan sekolah tingkat SMA dan SMK di wilayah Pasuruan kembali menjadi perhatian. Namun, ketika persoalan tersebut hendak dikonfirmasi kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, respons yang diharapkan justru belum diperoleh.

Upaya konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengawasan terhadap praktik pungutan, sumbangan komite, maupun berbagai bentuk penarikan dana kepada wali murid di lingkungan SMA/SMK.

Persoalan ini menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui apakah setiap penarikan dana di sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki dasar yang jelas, serta dilaksanakan secara transparan.

Dikonfirmasi, Mengapa Belum Ada Penjelasan?

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan sebagai salah satu unsur pemerintah yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan pendidikan di wilayah kerjanya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada publik.

Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi terkait dugaan pungutan maupun sumbangan di sejumlah SMA/SMK tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana pengawasan terhadap kebijakan penarikan dana di lingkungan sekolah? Apakah seluruh sekolah telah menjalankan ketentuan secara transparan? Dan bagaimana mekanisme pengaduan apabila wali murid merasa keberatan?

Jangan sampai persoalan yang menyangkut pembiayaan pendidikan justru menjadi wilayah abu-abu tanpa penjelasan yang dapat diakses masyarakat.

Wali Murid Berhak Mendapatkan Transparansi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pembiayaan yang melibatkan wali murid harus memiliki kejelasan mengenai tujuan, mekanisme, sifat pembayaran, serta pertanggungjawabannya.

Perlu dibedakan antara sumbangan sukarela yang tidak mengikat dengan pungutan yang bersifat wajib atau ditentukan nominalnya.

Apabila terdapat dugaan penarikan dana yang tidak sesuai ketentuan, instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan fakta di lapangan.

Publik tidak membutuhkan sekadar imbauan, tetapi juga kepastian bahwa pengawasan benar-benar berjalan.

Jangan Ada Pembiaran Jika Ditemukan Pelanggaran

INFO-JATIM.COM mendorong Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan untuk memberikan klarifikasi terbuka sekaligus menjelaskan langkah pengawasan terhadap praktik pembiayaan di SMA/SMK.

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan resmi tentu akan membantu meluruskan persoalan. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan sesuai aturan.

Redaksi INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, kepala sekolah, maupun pihak komite sekolah.

Pendidikan jangan sampai menjadi beban tambahan bagi wali murid. Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban publik.

Lantas, mengapa ketika persoalan dugaan pungutan dan sumbangan sekolah dikonfirmasi, belum ada jawaban? Ada apa dengan pengawasan pendidikan di wilayah Pasuruan?

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait