Dugaan Pungutan Komite Rp1,5 Juta per Siswa di SMAN 1 Papar Dilaporkan ke Polisi, LSM GERAK Minta Audit
Transparansi dinilai penting agar orang tua atau wali murid mengetahui dasar penggalangan dana, tujuan penggunaan, serta pertanggungjawaban atas dana yang diterima.
LSM GERAK Minta Audit Pengelolaan Dana 2024–2026
Dalam laporan tersebut, DPP LSM GERAK meminta Polres Kediri menelusuri pengelolaan dana komite SMAN 1 Papar untuk periode 2024–2026.
Penelusuran yang diminta meliputi:
Rekening penampung, buku kas, bukti setoran, transaksi pencairan, dan laporan pertanggungjawaban.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan riil sekolah.
Berita acara rapat komite, dasar penetapan nominal Rp1,5 juta, serta mekanisme persetujuan dan sosialisasi kepada wali murid.
Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan, penerimaan, pencairan, dan penggunaan dana.
LSM GERAK juga meminta klarifikasi dari kepala sekolah, ketua komite, bendahara komite, serta pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana sesuai kewenangan dan bukti yang ditemukan.
Penggunaan dana komite turut diminta ditelaah bersama sumber pendanaan sekolah lainnya, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibiayai dan memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.
Meski demikian, dugaan penyimpangan maupun kerugian negara tidak dapat disimpulkan hanya dari nominal dalam kuitansi. Kesimpulan tersebut memerlukan pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi Diminta Menindaklanjuti Laporan
DPP LSM GERAK meminta Polres Kediri memberikan kepastian tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, lembaga tersebut mendesak agar penanganannya dilanjutkan sesuai prosedur hukum.
LSM GERAK juga meminta agar siswa maupun wali murid yang bersedia memberikan keterangan memperoleh perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau tekanan.
Mat Siswondo menegaskan bahwa laporan tersebut bertujuan mendorong transparansi pengelolaan dana pendidikan sekaligus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat mekanisme penggalangan dana yang bertentangan dengan ketentuan.
Apabila pembayaran terbukti bersifat sukarela dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, penjelasan yang disertai dokumen sah diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, aparat diminta menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Konfirmasi SMAN 1 Papar dan Polres Kediri Diperlukan
Hingga berita ini disusun, hasil tindak lanjut atas laporan tersebut belum diketahui. Klarifikasi dari pihak SMAN 1 Papar, pengurus komite sekolah, dan Polres Kediri masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan nominal Rp1,5 juta, mekanisme pembayaran, jumlah dana yang benar-benar diterima, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Redaksi INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan independensi jurnalistik.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.