Eks Kepala KCP BNI Syariah Mojokerto Ditahan, Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Ruko Rugikan Negara Rp8,2 Miliar
MOJOKERTO, Info-jatim.com – Eks Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Syariah Mojokerto berinisial S ditahan di Lapas Kelas IIB Mojokerto setelah penyidik Polda Jawa Timur menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Senin (26/10/2026).
Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. S kini menjalani penahanan untuk proses hukum lebih lanjut dalam perkara dugaan penyimpangan pembiayaan rumah dan rumah toko (ruko) melalui produk iB Griya Hasanah pada 2015–2016.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur yang disebut dalam berkas perkara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,2 miliar.
Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto, Yusaq Djunarto, menjelaskan bahwa pelimpahan tersangka dilakukan karena perkara tersebut berada dalam wilayah hukum Kota Mojokerto.
”Penyerahan tersangka dan barang bukti ke kami karena kejadian berada di wilayah hukum Kota Mojokerto. Tersangka telah ditahan di Lapas Kelas IIB Mojokerto untuk pelimpahan ke pengadilan,” ujar Yusaq, Senin (26/10) malam.
Diduga Ada Penyimpangan Pengajuan Pembiayaan Ruko
Berdasarkan berkas perkara, S diduga melakukan penyimpangan bersama IS, yang saat itu bertindak sebagai analis pembiayaan syariah.
Dalam perkara tersebut, pengajuan pembiayaan ruko diduga menggunakan nama empat orang, yakni IS, ABH, S, dan MR.
IS disebut menyetujui pengajuan pembiayaan meskipun diduga tidak sesuai dengan pedoman perusahaan dan petunjuk pelaksanaan produk pembiayaan konsumtif BNI Syariah.
Berkas perkara juga mengungkap dugaan penyesuaian nilai penghasilan dan penilaian agunan untuk memenuhi persyaratan plafon pembiayaan.
Menurut keterangan Yusaq, keempat nama tersebut diduga tidak benar-benar mengajukan pembiayaan ruko sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Nama mereka disebut digunakan dalam pengajuan yang berkaitan dengan tersangka S sehingga pembiayaan memperoleh persetujuan dari BNI Syariah KCP Mojokerto.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi perkara yang akan diuji dalam proses peradilan.
Pembiayaan Rp6,1 Miliar Dicairkan Melalui Empat Rekening
Setelah pengajuan disetujui, pembiayaan senilai total Rp6,1 miliar disebut berhasil dicairkan melalui empat rekening dengan nilai masing-masing Rp500 juta, Rp600 juta, Rp1,5 miliar, dan Rp3,5 miliar.
Dalam perkembangannya, angsuran atas keempat pembiayaan tersebut diduga tidak dipenuhi sehingga mengalami kemacetan. Pembiayaan kemudian dihapusbukukan untuk membersihkan pencatatan neraca dari aset yang mengalami kemacetan total.
Penghapusbukuan tersebut merupakan bagian dari persoalan keuangan yang dijelaskan dalam berkas perkara. Adapun pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat tetap harus ditentukan melalui proses hukum berdasarkan bukti yang diajukan.
Audit BPKP Sebut Kerugian Negara Rp8,2 Miliar
Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp8,2 miliar merujuk pada laporan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Menurut penjelasan Kejari Kota Mojokerto, penghitungan tersebut turut memperhitungkan potensi keuntungan yang hilang atau nilai waktu uang akibat dugaan penyimpangan dan keterlambatan pembayaran angsuran.
”Jumlah itu sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Jatim,” tandas Yusaq.
Dengan demikian, angka Rp8,2 miliar dalam perkara ini merujuk pada hasil audit yang disebutkan oleh pihak kejaksaan, bukan sekadar penjumlahan nominal pembiayaan yang dicairkan.
Tersangka Terancam Pasal Tindak Pidana Korupsi
Atas dugaan perbuatannya, S disebut akan dijerat dengan dakwaan berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.
Pasal yang disebut dalam berkas perkara meliputi Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana berkaitan dengan ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Alternatif dakwaan lainnya merujuk pada Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tersangka akan bergantung pada pembuktian dalam persidangan.
Pelimpahan tahap II ini menandai berlanjutnya penanganan perkara dari penyidikan ke tahap penuntutan. Publik kini menunggu proses persidangan untuk menguji dugaan penyimpangan pembiayaan ruko tersebut serta mengungkap pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.