Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Naik Jadi Penuh Waktu, 3.974 Guru Jatim Masuk Penataan
SURABAYA — Kabar menggembirakan datang bagi ribuan guru PPPK paruh waktu di Jawa Timur. Pemerintah berencana melakukan penataan status tenaga pendidik, termasuk membuka peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyambut baik rencana tersebut. Di Jawa Timur, tercatat 3.974 guru berstatus PPPK paruh waktu yang masuk dalam data penataan.
Aries mengatakan, proses perubahan status tersebut tetap akan mengikuti regulasi pemerintah pusat. Pemprov Jatim, menurut dia, tidak akan mengambil kebijakan sendiri sebelum aturan serta formasi dari pemerintah pusat ditetapkan.
“Yang PPPK paruh waktu akan naik menjadi PPPK (penuh waktu), yang PPPK penuh akan menjadi PNS,” kata Aries dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Aries juga menjelaskan bahwa pemerintah masih berupaya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang hingga kini masih tersisa.
Ke depan, tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan diangkat menjadi tenaga honorer baru. Sementara mereka yang masih berstatus honorer akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi sesuai ketentuan pemerintah.
“Terutama yang honorer, yang sekarang ini kan tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer. Tapi masih ada yang tersisa. Yang tersisa ini diharapkan bisa habis apabila nanti mereka ikut tes,” jelasnya.
Bagi tenaga honorer yang belum berhasil dalam seleksi, pemerintah pusat masih akan mempertimbangkan skema penataan berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
“Kalau mereka nanti tidak lulus, tetap nanti ada alokasinya bagi mereka, apakah nanti naik paruh waktu atau PPPK berdasarkan kebutuhan yang ada,” ujar Aries.
Berdasarkan data Dindik Jatim, dari total 75.300 guru, sebanyak 17.769 orang berstatus PPPK, 3.974 guru PPPK paruh waktu, serta masih terdapat 2.295 guru non-ASN.
Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan nantinya menjadi dasar dalam proses penataan.
“Data itu sudah masuk di kementerian. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sebenarnya sudah data nasional. Itu yang nanti akan di-input, siapa yang ikut tes, siapa yang akan naik jenjang,” kata Aries.
Menurutnya, masih ada aspirasi dari sebagian guru PPPK yang berharap dapat diangkat tanpa melalui tes. Namun, keputusan mengenai hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan membutuhkan kajian secara menyeluruh.
“Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dilansir detikEdu, mulai 2027 pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang statusnya dialihkan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Anggaran tersebut berasal dari tambahan pagu Kemendikdasmen berdasarkan hasil pembahasan Panja Badan Anggaran DPR RI. Kemendikdasmen memperoleh tambahan anggaran Rp28 triliun,sehingga pagu anggaran tahun 2027 menjadi Rp89,10 triliun, dari sebelumnya Rp61,10 triliun.
Dari tambahan tersebut, sekitar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung penggajian dan tunjangan guru yang masuk skema pengalihan status, sedangkan sekitar Rp5 triliun lainnya direncanakan untuk revitalisasi satuan pendidikan.
Aries berharap kebijakan penataan tersebut dapat menjadi langkah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer secara bertahap.
“Harusnya tahun depan sudah enggak boleh ada honorer lagi. Makanya itu diambil kebijakan bagaimana caranya semua yang masih status honorer bisa ikut tes ke depan,” pungkasnya.
Kini, ribuan guru PPPK paruh waktu di Jawa Timur tinggal menunggu regulasi dan formasi resmi dari pemerintah pusat. Apakah penataan ini benar-benar menjadi jalan menuju status penuh waktu?
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.