Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

HUT ke-81 Jatim, Khofifah Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Jadi 0,29 Persen, Publik Bertanya: Data dari Mana?

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 11 dilihat
HUT ke-81 Jatim, Khofifah Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Jadi 0,29 Persen, Publik Bertanya: Data dari Mana?

SURABAYA — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi pada Senin (12/10/2026) diwarnai sorotan terhadap klaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah dalam pidato peringatan hari jadi provinsi. Berdasarkan data per Maret 2026 yang dipaparkannya, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur mengalami penurunan dan ditargetkan terus ditekan hingga mencapai nol persen.

Namun, klaim capaian tersebut memunculkan pertanyaan dan kritik dari masyarakat serta warganet. Sebagian publik mempertanyakan sumber data yang digunakan pemerintah, sekaligus meminta agar kondisi ekonomi masyarakat di lapangan menjadi perhatian utama.

“Data dari mana? Jangan hanya percaya laporan bawahan, turun langsung ke masyarakat!” menjadi salah satu kritik yang mencerminkan tuntutan publik agar pemerintah memastikan kesesuaian angka statistik dengan realitas kehidupan warga.

Bagi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, angka penurunan kemiskinan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui persentase, tetapi juga harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Dalam pidatonya, Khofifah menyebut penurunan kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari hasil kerja pembangunan melalui program Nawa Bhakti Satya periode 2025–2029.

Ia juga menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan harus terus dilanjutkan hingga nol persen dengan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, petani kecil, serta pelaku usaha mikro yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Pertanyaan mendasar yang kini layak dijawab adalah: apakah penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen juga diikuti peningkatan daya beli dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara nyata?

Perlu dipahami, kemiskinan ekstrem merupakan kategori yang berbeda dari kemiskinan secara keseluruhan. Karena itu, angka 0,29 persen tidak serta-merta berarti seluruh persoalan kemiskinan di Jawa Timur telah terselesaikan.

Kritik masyarakat juga menjadi pengingat bahwa laporan administratif dan indikator statistik perlu diimbangi dengan pemeriksaan langsung terhadap kondisi warga.

Gubernur Khofifah diharapkan tidak hanya menerima laporan dari jajaran pemerintah, tetapi juga turun ke pasar tradisional, permukiman padat penduduk, desa-desa, serta lingkungan pekerja berpenghasilan rendah untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsung.

Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah program pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran atau masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terjangkau bantuan dan pemberdayaan ekonomi.

Di sisi lain, kritik terhadap data pemerintah juga perlu disertai pemeriksaan terhadap sumber, metode penghitungan, periode pengukuran, dan indikator yang digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai capaian pemerintah berdasarkan informasi yang jelas, bukan sekadar perdebatan atau dugaan.

Selain kemiskinan ekstrem, Khofifah menyebut tingkat pengangguran di Jawa Timur turun menjadi 3,42 persen pada Mei 2026.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian lain, mulai dari pengembangan desa mandiri, pengoperasian Trans Jatim di delapan koridor, hingga peningkatan produksi pertanian dan komoditas pangan.

Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Angka pengangguran yang rendah, misalnya, perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, tingkat upah, kestabilan pendapatan, dan kesempatan kerja yang tersedia. Begitu pula penurunan kemiskinan perlu dilihat bersama perkembangan harga kebutuhan pokok serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Klaim penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen patut diuji melalui transparansi data dan kondisi riil di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membuka informasi yang memadai agar publik mengetahui dasar perhitungan angka tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan warga.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka yang terlihat baik dalam laporan, tetapi juga kebijakan yang mampu mengurangi beban hidup, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait