Kemenag Tegaskan Nikah di KUA pada Hari dan Jam Kerja Gratis, Warga Diminta Laporkan Pungli
Keluhan tersebut bermula dari unggahan seorang warga di platform Threads yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @abouttng.
Dalam unggahannya, warga tersebut menceritakan pengalaman adiknya yang mengurus pernikahan secara mandiri tanpa menggunakan perantara maupun amil. Namun, dalam prosesnya, keluarga calon pengantin diduga menghadapi sejumlah permintaan pembayaran yang dipertanyakan dasar hukumnya.
Dugaan pungutan itu disebut bermula sejak tahap pendaftaran. Calon pengantin diduga diminta membayar uang administrasi sebesar Rp 100.000.
Selain itu, keluarga disebut telah diingatkan untuk menyiapkan amplop khusus bagi penghulu. Permintaan uang serupa juga dikeluhkan saat pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan atau penataran.
Dalam tahapan tersebut, pasangan calon pengantin kembali diduga dimintai uang Rp 100.000 dengan alasan biaya pembuatan kartu nikah.
Sehari sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak KUA juga diduga mengirimkan pesan singkat yang meminta keluarga menyiapkan konsumsi untuk para staf.
Berbagai keluhan tersebut kemudian memicu perhatian publik dan kembali mengingatkan pentingnya transparansi pelayanan administrasi pernikahan di lingkungan KUA.
Meski demikian, dugaan pungutan tidak resmi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang agar fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dipastikan.
## Masyarakat Diminta Berani Melapor
Penegasan Kemenag Kota Tangerang menjadi pengingat bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan pencatatan pernikahan sesuai ketentuan resmi.
Calon pengantin tidak seharusnya dibebani pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum. Apabila terdapat permintaan uang di luar ketentuan, masyarakat dapat meminta penjelasan mengenai dasar pembayaran serta bukti pembayaran resmi.
Masyarakat juga diimbau menyimpan bukti transaksi, pesan singkat, atau dokumen lain yang relevan apabila hendak menyampaikan pengaduan.
Kemenag menegaskan, pelayanan publik di lingkungan KUA harus berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus pernikahan secara mandiri tanpa khawatir dibebani biaya yang tidak semestinya.
Masyarakat diharapkan memahami ketentuan biaya nikah yang berlaku dan tidak ragu melaporkan dugaan pungli melalui saluran pengaduan resmi agar pelayanan publik semakin bersih dan akuntabel. ( ha )
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.