Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah pendidikan di Tipikor Surabaya
Ia berharap tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan hibah di bidang pendidikan, terus diperkuat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Febrie Harianto mengatakan terdapat 10 saksi yang diperiksa dalam persidangan tersebut.
Para saksi dibagi ke dalam tiga klaster untuk membantu mengurai proses penganggaran hingga penyaluran dana hibah pokok pikiran (pokir).
Klaster pertama berasal dari unsur Sekretariat Pemerintah Daerah. Para saksi dalam kelompok ini memberikan keterangan mengenai alur penyusunan anggaran pokir, mulai dari tahap perencanaan hingga penyaluran dana kepada penerima hibah.
Klaster kedua berasal dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD). Keterangan para saksi dalam kelompok ini berkaitan dengan proses penyaluran dana pokir kepada OPD sebelum diteruskan kepada penerima hibah untuk pembangunan sesuai ketentuan.
Adapun klaster ketiga terdiri atas pihak penerima hibah, meliputi kelompok masyarakat (pokmas), yayasan, dan lembaga yang menerima dana hibah pokir pada periode 2020–2023.
Pemeriksaan terhadap kelompok penerima hibah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai proses penerimaan serta penggunaan dana hibah dalam perkara yang tengah disidangkan.
Pembagian saksi berdasarkan klaster diharapkan membantu mengungkap rangkaian proses penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana hibah yang menjadi pokok perkara.
Persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah ini turut menyoroti pentingnya tata kelola anggaran pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
Setiap tahapan pengelolaan hibah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, perlu dilaksanakan sesuai aturan dan didukung dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang dinilai oleh majelis hakim bersama alat bukti lainnya.
Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Persidangan masih menjadi ruang bagi jaksa, para saksi, dan pihak terkait untuk mengungkap fakta-fakta hukum mengenai dugaan penyimpangan dana hibah pokir periode 2020–2023. Penentuan mengenai perbuatan para terdakwa dan pihak-pihak yang terkait sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.( ha)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.