Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Korupsi Klaim BPJS Rp22,19 Miliar, Direktur dan Wadir RS Magelang Ditahan Kejaksaan

· 5 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 9 dilihat
Korupsi Klaim BPJS Rp22,19 Miliar, Direktur dan Wadir RS Magelang Ditahan Kejaksaan

Menurut Vidi, pada pertengahan 2017, tersangka TW selaku direktur diduga melakukan promosi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang untuk mengikuti program pengobatan gratis di RSU Padma Lalita.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, TW diduga membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai rumah sakit untuk menginput data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke aplikasi V-Klaim.

Penyidik menemukan sebanyak 16.930 SEP yang diduga diterbitkan atas nama pasien rawat jalan maupun rawat inap, meskipun pasien tersebut disebut tidak pernah melakukan pendaftaran atau menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"TW membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai RSU Padma Lalita untuk menginput data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke dalam aplikasi V-Klaim untuk menerbitkan SEP sebanyak 16.930 SEP atas pasien rawat jalan dan rawat inap," ungkap Vidi.

Dana Klaim Diduga Digunakan untuk Membayar Utang

Kejaksaan juga mengungkap dugaan aliran dana hasil pencairan klaim BPJS Kesehatan.

Setelah dana masuk ke rekening RSU Padma Lalita, tersangka TW diduga melakukan pencairan melalui bank. Uang tersebut kemudian diberikan kepada tersangka BM.

Berdasarkan keterangan penyidik, dana itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar seluruh utang yang dimiliki TW.

"Setelah uang dari BPJS Kesehatan tersebut masuk ke dalam rekening RSU Padma Lalita, TW melakukan pencairan di bank. Kemudian diberikan kepada BM untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari serta dipergunakan untuk membayar seluruh utang yang dimiliki TW," sambung Vidi.

Kerugian Negara Jadi Sorotan

Nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp22,19 miliar menjadi perhatian serius dalam perkara ini.

Dugaan penyalahgunaan klaim fiktif tersebut tidak hanya menyangkut administrasi pelayanan kesehatan, tetapi juga penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Nasional yang seharusnya diperuntukkan bagi pembiayaan pelayanan kesehatan peserta.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proses verifikasi klaim fasilitas kesehatan agar pembayaran benar-benar didasarkan pada pelayanan medis yang nyata.

Kejari Kabupaten Magelang kini melanjutkan proses penyidikan terhadap kedua tersangka untuk mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak serta pertanggungjawaban atas dugaan kerugian negara tersebut.

Kedua tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan perkara ini masih dinantikan, terutama terkait kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan penyimpangan klaim BPJS Kesehatan tersebut.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait