KPK Panggil Sekdaprov Jatim Pekan Depan! Kasus Suap Hibah Pokir DPRD Jatim anggaran mencapai Rp6,9 Triliun, 35 Saksi Disiapkan
SURABAYA, (Info-Jatim.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) kelompok masyarakat (pokmas) DPRD Jawa Timur.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Handoko Alfiantoro, menyampaikan bahwa Sekdaprov Jatim akan dipanggil bersama sejumlah saksi lainnya pada pekan depan. Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam perkara empat terdakwa yang disebut sebagai bagian dari tim inti mantan pimpinan DPRD Jatim berinisial AS.
“Sekdanya dipanggil untuk datang, kami jadwalkan minggu depan,” kata Handoko seusai sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (15/10/2026).
Empat terdakwa dalam perkara ini adalah Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali, M. Fathullah, Achmad Yahya, dan RA Wahid Ruslan. Mereka didakwa dalam perkara dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan alokasi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur.
JPU KPK menjelaskan, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam surat dakwaan, nilai uang yang diduga disetorkan bervariasi, mulai dari Rp2,8 miliar hingga Rp12,2 miliar.
Menurut Handoko, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik ijon fee, yakni pemberian uang yang dikaitkan dengan janji memperoleh alokasi dana pokir.
“Modusnya terkait dengan ijon fee. Jadi dijanjikan alokasi pokir, kemudian yang bersangkutan memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya diberikan jatah pokir. Besaran fee-nya sekitar 20 persen,” jelasnya.
Dugaan praktik tersebut menjadi bagian dari materi yang akan diuji melalui proses persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi.
Untuk membuktikan dakwaan terhadap empat terdakwa, JPU KPK menyiapkan sebanyak 35 orang saksi. Pemeriksaan saksi direncanakan berlangsung dengan memperhatikan masa penahanan para terdakwa yang terbatas.
Kehadiran para saksi diharapkan dapat membantu mengungkap konstruksi perkara, termasuk mekanisme pengalokasian dana hibah, aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara, serta pihak-pihak yang memiliki informasi relevan.
Pemanggilan Sekdaprov Jatim sebagai saksi menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam perkembangan persidangan. Namun, status saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Dalam materi dakwaan disebutkan, keempat terdakwa diduga mengelola alokasi dana hibah pokir yang dikaitkan dengan AS senilai total Rp6,147 miliar. Dana tersebut tersebar di Kabupaten Pasuruan, Sampang, dan Pamekasan untuk tahun anggaran 2020–2021.
Sementara itu, total alokasi dana hibah yang disebut sebagai jatah AS mencapai Rp242,7 miliar dari plafon anggaran pokir DPRD Jawa Timur selama kurun 2020–2022 yang mencapai sekitar Rp6,9 triliun.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari materi dakwaan yang harus dibuktikan dalam persidangan. Proses hukum diharapkan dapat menjelaskan secara terang mekanisme penyaluran dana hibah, dugaan aliran uang, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Pemanggilan Sekdaprov Jatim sebagai saksi pada pekan depan menjadi perhatian publik di tengah bergulirnya perkara dugaan suap dana hibah pokir DPRD Jawa Timur.
Masyarakat kini menantikan keterangan yang akan disampaikan para saksi di persidangan. Keterangan tersebut diharapkan membantu memperjelas perkara sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.