Ma Perintahkan KEmendikdasmen Cabut Suket Setara SMA Gibran! Putusan Kasasi Jadi Sorotan
JAKARTA, INFO-JATIM.COM – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perintah tersebut tertuang dalam putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak tergugat, yakni kementerian terkait, untuk mencabut surat keterangan tersebut.
MA Soroti Dasar Penyetaraan Pendidikan
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai proses penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan sistem pendidikan nasional harus didukung dokumen kelulusan yang memadai.
Penyetaraan tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat dan dapat memengaruhi fakta materiil dalam penerbitan suatu keputusan.
Majelis hakim menyebut tindakan penerbitan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal.
Dokumen Gibran Jadi Pertimbangan Hakim
Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan fakta hukum yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Hakim menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, di antaranya certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut pertimbangan majelis, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadirannya dalam perkuliahan.
Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat.
Putusan MA Jadi Perhatian Publik
Putusan kasasi ini kembali membawa persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran ke ruang publik.
Perintah pencabutan surat keterangan tersebut juga menjadi perhatian terhadap proses administrasi penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.