Mediasi Buntu, Sengketa Tanah Rejoso Lor pasuruan Berlanjut di PN Bangil, Kuasa Hukum Siapkan Perbaikan Gugatan
PASURUAN, INFO-JATIM.COM — Upaya mediasi sengketa tanah waris di Dusun Kedungbendo, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, berakhir tanpa kesepakatan. Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Bangil dengan agenda pembacaan gugatan pada Kamis (22/10/2026).
Sengketa yang melibatkan ahli waris dengan sejumlah pihak dari unsur pemerintahan itu kini memasuki tahapan persidangan. Tim kuasa hukum penggugat juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki dokumen gugatan sebelum proses berlanjut melalui sistem peradilan elektronik atau e-court.
Dalam persidangan tersebut, pihak yang tercatat sebagai tergugat dan turut tergugat meliputi Kepala Desa, Pemerintah Desa, Camat Rejoso, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tim kuasa hukum penggugat terdiri dari Yunita, S.H., Ayi Suhaya, S.H., dan Aswin Aminullah, S.H., M.M. Mereka diberikan waktu tiga hari untuk merampungkan perbaikan dokumen gugatan sesuai arahan majelis hakim dan ketentuan persidangan yang berlaku.
Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan posita atau uraian dasar gugatan serta petitum, yakni tuntutan yang dimohonkan kepada majelis hakim. Dokumen yang telah diperbaiki selanjutnya akan diunggah ke sistem e-court untuk mengikuti tahapan persidangan berikutnya.
Usai persidangan, Ayi Suhaya, S.H., menyampaikan bahwa kliennya mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Menurut dia, ahli waris telah menguasai lahan tersebut secara fisik selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah menjual maupun menghibahkannya.
“Secara hukum, kami meyakini bukti fisik dan historis yang dimiliki cukup kuat. Kami menuntut agar hak warga dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ayi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menilai lahan tersebut memiliki dasar untuk diperjuangkan status kepemilikannya melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Meski demikian, klaim kepemilikan dan kekuatan bukti yang disampaikan kuasa hukum tersebut masih harus diuji dalam proses persidangan. Penentuan hak atas objek sengketa tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.