MIRIS! Masyarakat Ingin Anak Sekolah di Negeri Demi Ringankan Ekonomi, Kok Justru Biaya Pendidikan Makin Berat? Janji Pemerintah Jatim Dipertanyakan!
Jawa Timur– Sekolah negeri selama ini menjadi harapan banyak keluarga untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka tanpa harus terbebani biaya yang terlalu besar. Namun, harapan tersebut kini dipertanyakan ketika sebagian orang tua mengeluhkan berbagai biaya pendidikan yang dinilai masih memberatkan.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum tentu stabil, menyekolahkan anak di sekolah negeri seharusnya menjadi salah satu jalan untuk meringankan beban keluarga. Sayangnya, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa biaya pendidikan justru masih terasa mahal?
Orang tua bekerja keras, berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kebutuhan rumah tangga, sekaligus memikirkan masa depan anak-anaknya. Mereka berharap sekolah negeri dapat memberikan kesempatan pendidikan yang terjangkau, bukan malah menambah daftar pengeluaran keluarga.
Lantas, di mana letak janji pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat?
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK negeri, perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai slogan pendidikan untuk semua hanya terdengar indah, tetapi orang tua masih merasa kesulitan ketika harus memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya biaya tambahan. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai jenis biaya yang diminta, dasar penetapannya, penggunaannya, serta apakah kontribusi tersebut benar-benar bersifat sukarela atau justru dirasakan sebagai kewajiban.
Jika ada kebutuhan sekolah yang belum tercukupi oleh anggaran pemerintah, transparansi harus menjadi prioritas. Komite sekolah dan pihak sekolah juga perlu memastikan bahwa tidak ada orang tua yang merasa tertekan, dipermalukan, atau khawatir anaknya dirugikan karena kondisi ekonomi keluarganya.
Jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu justru merasa terbebani ketika berusaha mendapatkan pendidikan yang layak.
Pemerintah tidak cukup hanya berbicara tentang pemerataan akses pendidikan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, pengawasan yang berjalan, serta mekanisme pengaduan yang jelas ketika muncul persoalan biaya pendidikan.
Kini, publik menanti langkah nyata Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi praktik pembiayaan di sekolah negeri, memastikan aturan dipatuhi, dan memberikan kepastian kepada orang tua mengenai hak pendidikan anak-anak mereka.
Pendidikan seharusnya membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, bukan menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi.
Lantas, bagaimana tanggapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah komitmen menghadirkan pendidikan yang terjangkau sudah benar-benar dirasakan masyarakat, atau masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan?
Masyarakat menunggu jawaban, bukan sekadar janji.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.