PENGACARA M. WILLY FATTA Siap Bantuan Walimurid! Diduga Diintimidasi Sekolah Hingga Anak Terancam Tak Boleh Ikut Ujian?
JAWA TIMUR, INFO-JATIM.COM – Keluhan wali murid terkait dugaan pungutan sekolah yang dinilai memberatkan hingga munculnya dugaan tekanan terhadap peserta didik mendapat perhatian praktisi hukum, M. Willy Fatta Kibarniyazid, S.H., CTT.
Melalui WF Law Office, Willy menyatakan siap membuka layanan pengaduan serta memberikan pendampingan hukum kepada wali murid maupun masyarakat yang merasa mengalami tekanan, intimidasi, atau perlakuan tidak adil akibat persoalan pembayaran sumbangan pendidikan.
Menurut Willy, hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tidak semestinya terganggu hanya karena orang tua belum mampu memenuhi permintaan pembayaran tertentu.
Terlebih apabila muncul dugaan ancaman bahwa siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena persoalan pembayaran. Kondisi semacam itu perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang.
Sumbangan Pendidikan Harus Sukarela
WF Law Office mengingatkan bahwa sumbangan pendidikan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sumbangan pada prinsipnya bersifat sukarela, bukan pungutan wajib yang mengikat peserta didik maupun orang tua.
Karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa sumbangan berubah menjadi kewajiban yang disertai tekanan, intimidasi, atau ancaman terhadap siswa, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius.
Wali murid juga diharapkan tidak takut menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan. Setiap laporan perlu disertai informasi dan bukti pendukung agar dapat ditelaah secara tepat.
WF Law Office Buka Ruang Pengaduan
M. Willy Fatta Kibarniyazid melalui WF Law Office menyatakan membuka ruang pengaduan bagi wali murid yang menghadapi persoalan dugaan pungutan sekolah maupun tekanan yang berkaitan dengan pembayaran pendidikan.
Pengaduan tersebut diharapkan memuat kronologi kejadian, informasi pihak terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Selanjutnya, persoalan dapat ditelaah untuk menentukan langkah pendampingan sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak pendidikan anak tanpa rasa takut terhadap tekanan maupun perlakuan diskriminatif.
Pendidikan Jangan Menjadi Beban dan Alat Tekanan
Persoalan pembiayaan pendidikan semestinya mengedepankan transparansi, kesukarelaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sekolah juga perlu memastikan bahwa persoalan pembayaran tidak menghambat hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan.
INFO-JATIM.COM mendorong dinas pendidikan, kementerian terkait, dan instansi berwenang menindaklanjuti setiap laporan dugaan pungutan maupun intimidasi secara objektif dan transparan.
Apabila benar terdapat siswa yang mendapat tekanan atau ancaman tidak boleh mengikuti ujian karena orang tuanya belum memenuhi pembayaran tertentu, hal tersebut perlu diperiksa secara serius.
Hak pendidikan anak harus tetap dilindungi. Wali murid yang merasa dirugikan dapat mencari pendampingan hukum dan menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.