Pengelola Arisan Meow Bantah Gelapkan Dana Rp4,8 Miliar, Sebut 33 Member Macet Bayar!
Salah satu pihak yang mengaku menjadi korban, Ami, mengatakan arisan pada awalnya berjalan lancar sebelum akhirnya mengalami gagal bayar pada Juli 2026.
Perbedaan keterangan antara pihak pengelola dan para peserta yang mengaku dirugikan membuat penelusuran terhadap mekanisme pengelolaan dana menjadi penting.
Angka kerugian Rp4.075.231.000 yang disebut dalam laporan korban juga berbeda dengan angka Rp4,8 miliar yang disinggung dalam bantahan pengelola. Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi agar publik memperoleh gambaran yang akurat mengenai jumlah dana yang dipersoalkan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Roy Hutton Marulamrata Sihombing, mengatakan pihaknya menerima laporan kasus tersebut pada 11 Agustus 2026.
Menurut Roy, penyidik telah meminta klarifikasi kepada delapan orang yang terdiri atas pelapor, sejumlah saksi, dan satu orang terlapor.
“Dalam proses penyelidikan dan penanganannya, penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap delapan orang, terdiri dari pelapor, sejumlah saksi-saksi lainnya, serta satu orang terlapor,” kata Roy.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara untuk mengumpulkan keterangan dan mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Status hukum para pihak, konstruksi perkara, serta kepastian nilai kerugian masih perlu merujuk pada perkembangan resmi dari kepolisian.
Kasus arisan Meow kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: bagaimana dana peserta dikelola, berapa jumlah kewajiban yang belum dibayarkan, siapa saja pihak yang menerima dana, serta bagaimana perhitungan kerugian masing-masing peserta.
Penelusuran aliran dana dan pemeriksaan bukti transaksi diperlukan untuk membedakan persoalan gagal bayar akibat kewajiban anggota yang tidak dipenuhi dari dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Bagi para peserta yang mengaku dirugikan, kepastian mengenai dana mereka menjadi hal yang mendesak. Sementara itu, pihak pengelola juga berhak menyampaikan bantahan dan memberikan bukti untuk mendukung keterangannya.
Hingga ada kesimpulan resmi dari penyidik, tudingan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini harus tetap diperlakukan sebagai dugaan, bukan sebagai kesalahan yang telah terbukti.(ha)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.