Perkuat Pengamanan Data DTSEN, Kominfo Jatim Kumpulan Walidata 38 Kabupaten/Kota!
SURABAYA, INFO-JATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat tata kelola, pemanfaatan, serta pengamanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Satu Data Jawa Timur bertema “Penguatan Tata Kelola, Pemanfaatan, dan Pengamanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jawa Timur” yang digelar di Ruang Anjasmoro, Kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (11/11/2026).
Forum ini melibatkan perwakilan 38 Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai walidata daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi pengelolaan data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfo Jatim, Imam Fahamsyah, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa forum tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional DTSEN.
Menurut Imam, pembahasan tidak hanya menyangkut pemanfaatan data untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga mencakup pengamanan data, sinkronisasi, integrasi, hingga interoperabilitas dalam ekosistem pemerintahan digital.
“Melalui forum ini, kita akan memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional DTSEN, pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengamanan data, serta sinkronisasi, integrasi, dan interoperabilitas dalam ekosistem pemerintah digital,” ujar Imam.
DTSEN DORONG PROGRAM PEMERINTAH LEBIH TEPAT SASARAN
Pengelolaan DTSEN dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dengan tata kelola database yang baik, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan data secara lebih terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
Selain itu, forum tersebut juga membahas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan database, termasuk mekanisme pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Aspek keamanan database serta perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan digital tetap memperhatikan keamanan informasi dan hak privasi masyarakat.
HADIRKAN LIMA NARASUMBER LINTAS KEMENTERIAN
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Forum Satu Data Jawa Timur menghadirkan lima narasumber dari berbagai instansi pemerintah.
Pertama, Imam Fahamsyah menyampaikan materi mengenai penguatan tata kelola, pemanfaatan, dan pengamanan DTSEN di Jawa Timur.
Kedua, Mahfudh Ahmad selaku Manajer Tata Kelola Data Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas memaparkan kebijakan nasional DTSEN serta arah pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.
Ketiga, Fauzan Hasan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, membahas pemanfaatan DTSEN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keempat, Didik Hardiyanto, Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), memberikan pemahaman mengenai pengamanan DTSEN dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Kelima, Ichwanul Muslim, Pranata Komputer Muda Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, membahas sinkronisasi, integrasi, dan interoperabilitas DTSEN dalam ekosistem pemerintah digital.
PENGUATAN DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
Melalui forum yang melibatkan seluruh walidata kabupaten/kota tersebut, Diskominfo Jatim berharap tercipta kesamaan pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.
Penguatan tata kelola data diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan yang lebih terukur, meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah, serta memperkuat keamanan data masyarakat.
Dengan demikian, DTSEN tidak hanya menjadi basis data pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.