Polda Jatim Bongkar Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi di 13 Daerah, 21 Orang Jadi Tersangka, Kerugian Negara Rp35,7 Miliar
Potensi Kerugian Negara Rp35,7 Miliar
Berdasarkan hasil pendalaman sementara, rangkaian penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp35,7 miliar.
“Ini baru perhitungan sementara. Kami akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah,” tegas Irjen Pol Dekananto.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2.734,5 liter Pertalite, 24.799 liter Solar, serta 434 tabung LPG.
Rinciannya, 250 tabung LPG ukuran 3 kilogram dan 184 tabung LPG ukuran 12 kilogram.
Selain itu, polisi menyita 32 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan subsidi. Kendaraan tersebut terdiri dari 17 mobil pick-up dan minibus yang telah dimodifikasi, 14 dump truck yang dilengkapi tandon penampung BBM, serta satu sepeda motor yang telah dimodifikasi.
Penyidikan Dikembangkan, Aliran Dana Ditelusuri
Kapolda Jatim menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. Pihaknya akan terus mengembangkan perkara untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana lain, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polda Jatim juga akan memperkuat koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Kejaksaan, serta pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Kami akan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi agar tidak ada penyimpangan BBM dan LPG subsidi,” pungkasnya.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius mengingat BBM dan LPG bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pengawasan distribusi diharapkan semakin diperketat agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis ilegal.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.