Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Polri Usut 22 Perusahaan Asing Terkait Karhutla, Singapura dan Malaysia Terbanyak, 20 Korporasi Jadi Tersangka

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 3 dilihat
Polri Usut 22 Perusahaan Asing Terkait Karhutla, Singapura dan Malaysia Terbanyak, 20 Korporasi Jadi Tersangka

JAKARTA, INFO-JATIM.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengusut puluhan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 97 korporasi yang disebut telah masuk tahap penyidikan, sebanyak 22 perusahaan merupakan perusahaan bermodal asing, dengan Singapura dan Malaysia menjadi dua negara dengan jumlah perusahaan terbanyak.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).

Asep menjelaskan, Polri telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi. Dari jumlah tersebut, penanganan perkara tersebar dalam sejumlah tahapan proses hukum.

“Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi. Yang terdiri dari 1 laporan polisi proses penyelidikan, 89 laporan polisi penyidikan, 3 laporan polisi tahap pertama, 5 laporan polisi P-19, dan 6 laporan polisi henti penyelidikan,” kata Asep.

P-19 merupakan pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi sebelum proses hukum dilanjutkan.

Singapura dan Malaysia Terbanyak

Berdasarkan pemaparan Kabareskrim, dari 97 korporasi yang disebut telah disidik, sebanyak 22 perusahaan merupakan penanaman modal asing. Rinciannya meliputi perusahaan dari enam negara.

Berikut rinciannya:

  • Singapura: 9 perusahaan.

  • Malaysia: 8 perusahaan.

  • Inggris: 2 perusahaan.

  • China: 1 perusahaan.

  • Jepang: 1 perusahaan.

  • Korea Selatan: 1 perusahaan.

Sementara itu, 75 korporasi lainnya menggunakan skema penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan bermodal asing turut menjadi bagian dari penanganan perkara karhutla yang tengah dilakukan kepolisian. Meski demikian, status perusahaan dalam penyidikan tidak serta-merta berarti perusahaan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.

20 Korporasi Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam kesempatan yang sama, Asep mengungkapkan bahwa Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla.

Dari jumlah tersebut, empat korporasi disebut merupakan perusahaan penanaman modal asing yang berasal dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Asep menyebut empat perusahaan tersebut dengan inisial PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.

“Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 4 korporasi yang merupakan PMA (penanaman modal asing) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan,” ungkapnya.

Polri juga mencatat luas lahan terbakar yang berkaitan dengan penanganan 104 laporan polisi tersebut mencapai 29.168,78 hektare.

Angka tersebut menjadi bagian dari data penanganan perkara yang dipaparkan kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi.

Dugaan Kelalaian hingga Kerusakan Lingkungan

Asep menjelaskan, penyidik menemukan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyebab kebakaran lahan, baik akibat tindakan yang diduga disengaja maupun kelalaian.

Menurutnya, dugaan perbuatan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, serta menyebabkan kebakaran lahan.

“Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan,” pungkas Asep.

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat.

Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap peran masing-masing korporasi, memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti, serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus karhutla.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait