Rp600 Miliar Disiapkan untuk Pilgub 2029, Pemprov dan DPRD Jawa Timur Sepakati Dana Cadangan Bertahap
SURABAYA, INFO-JATIM.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Jatim merencanakan dana cadangan sebesar Rp600 miliar untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2029. Anggaran tersebut akan disiapkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, mulai 2027 hingga 2029.
Persetujuan bersama itu ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna.
Khofifah menjelaskan, kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilgub cukup besar sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Melalui mekanisme dana cadangan, pembiayaan dapat dialokasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak menumpuk dalam satu tahun anggaran.
“Pembentukan dana cadangan menjadi instrumen penting agar kebutuhan pendanaan dapat dipersiapkan sejak dini dan tidak membebani APBD dalam satu tahun sekaligus,” kata Khofifah dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Meski telah direncanakan sebesar Rp600 miliar, besaran dana cadangan tersebut masih dimungkinkan mengalami penyesuaian. Nilainya dapat ditambah maupun dikurangi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Apabila penyesuaian berdampak terhadap besaran dana cadangan setiap tahun, perubahan akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Khofifah menegaskan, pembentukan dana cadangan ini bertujuan memastikan kesiapan pembiayaan Pilgub 2029 melalui perencanaan yang terukur dan berkelanjutan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran harus tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah, khususnya pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta keberlanjutan pelayanan publik.
Menurutnya, persiapan anggaran Pilgub tidak boleh mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun menjalankan program pembangunan.
“Dengan demikian, persiapan pendanaan Pilgub dapat dilakukan secara terencana tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Harapannya, kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik dapat terus berjalan optimal,” terangnya.
Selain persoalan kesiapan anggaran, Khofifah juga menekankan pentingnya tata kelola dana cadangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan dana tersebut nantinya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan melibatkan DPRD, aparat pengawas internal pemerintah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemprov Jatim berkomitmen memastikan pengelolaan dana cadangan ini berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan rencana dana cadangan Rp600 miliar tersebut, publik tentu perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai tahapan penganggaran, realisasi penyimpanan dana, hingga penggunaannya untuk penyelenggaraan Pilgub 2029.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang daerah dikelola, sekaligus memastikan alokasi anggaran politik elektoral tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di Jawa Timur.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.