Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

SPP DIHAPUS, INFak DIPATOK! Pemerintah Bicara Pendidikan Gratis, Sekolah Justru Diduga Ganti Nama Pungutan?

· 3 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 4 dilihat
SPP DIHAPUS, INFak DIPATOK! Pemerintah Bicara Pendidikan Gratis, Sekolah Justru Diduga Ganti Nama Pungutan?

INFO-JATIM.COM – Kebijakan pemerintah untuk meringankan beban biaya pendidikan kembali menjadi sorotan. Di tengah semangat mewujudkan pendidikan yang terjangkau, muncul persoalan dugaan penarikan dana kepada wali murid dengan menggunakan istilah berbeda, mulai dari infak, sumbangan komite hingga partisipasi pendidikan.

Pertanyaannya, apakah benar sudah tidak ada SPP, atau hanya berganti nama menjadi infak dengan nominal yang telah ditentukan?

Praktik semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, apabila pihak sekolah menetapkan nominal tertentu, mewajibkan pembayaran, bahkan menentukan batas waktu pelunasan, maka muncul pertanyaan apakah dana tersebut masih bisa disebut sebagai infak sukarela?

INFak KOK ADA TARIFNYA?

Infak dan sumbangan pada prinsipnya merupakan bentuk pemberian sukarela. Orang tua memberikan bantuan sesuai kemampuan dan keikhlasan, tanpa tekanan maupun kewajiban membayar jumlah tertentu.

Namun, persoalan muncul ketika nominal sudah ditentukan, daftar pembayaran dibuat, dan wali murid merasa harus memenuhi angka yang ditetapkan.

Pergantian istilah tidak otomatis mengubah substansi sebuah penarikan dana.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas membedakan sumbangan dengan pungutan. Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orang tua/wali.

ATURAN SUDAH JELAS, PENGAWASAN JANGAN LEMAH

Dalam aturan tersebut, penggalangan dana oleh Komite Sekolah diperbolehkan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, serta tidak ditentukan jumlah maupun batas waktu pembayarannya.

Artinya, apabila sebuah pembayaran yang disebut infak ternyata diwajibkan dengan nominal tertentu, praktik tersebut patut dievaluasi berdasarkan mekanisme dan fakta di lapangan.

ANTARA pada 1 November 2026 juga menyoroti persoalan serupa. Penamaan dana sebagai sumbangan tidak serta-merta menjadikannya sukarela apabila terdapat nominal dan tenggat pembayaran yang mengikat.

WALI MURID BERHAK BERTANYA!

Pemerintah dan dinas pendidikan perlu memastikan tidak ada pembebanan biaya yang bertentangan dengan ketentuan kepada peserta didik dan orang tua.

Sekolah juga harus transparan menjelaskan:

  • Siapa yang menetapkan nominal infak?

  • Apakah pembayaran benar-benar sukarela?

  • Untuk apa dana tersebut digunakan?

  • Bagaimana laporan pertanggungjawabannya?

  • Apakah siswa yang tidak membayar tetap memperoleh hak pendidikan yang sama?

Jangan sampai istilah pendidikan gratis hanya terdengar indah dalam kebijakan, sementara orang tua masih menghadapi berbagai tagihan dengan nama yang berbeda.

SPP BOLEH BERGANTI ISTILAH, TETAPI JANGAN SAMPAI KEWAJIBAN PUNGUTAN DISEMBUNYIKAN DI BALIK KATA INFak.

Pendidikan seharusnya menjadi jalan mencerdaskan anak bangsa, bukan menambah beban ekonomi keluarga.

Kini publik menunggu keberanian dinas pendidikan melakukan pengawasan dan memastikan setiap penggalangan dana di sekolah berjalan sesuai aturan.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait