TKD Dipangkas, Emil Dardak Pastikan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Jatim Tak Boleh Dikurangi!
Pemprov Jatim, kata Emil, turut membiayai berbagai sekolah swasta sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan.
"Negara enggak hadir cuma untuk urusi yang masuk ke negeri. Semua harus diurus karena semua anak bangsa," ucapnya.
Pernyataan ini sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta yang turut menampung peserta didik dalam jumlah besar.
Pemangkasan TKD, Seberapa Kuat Daerah Menjaga Pelayanan Publik?
Dalam forum Senator Menyapa, persoalan Transfer ke Daerah menjadi pembahasan utama karena TKD merupakan instrumen penting kebijakan fiskal nasional.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kecukupan anggaran, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, hingga kualitas belanja pemerintah daerah.
Selain Emil Dardak, forum tersebut menghadirkan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Publik Menanti Konsistensi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Komitmen mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian penting di tengah penyesuaian fiskal daerah.
Masyarakat tentu berharap komitmen tersebut benar-benar tercermin dalam pelaksanaan APBD, mulai dari kepastian pembiayaan pendidikan, kesejahteraan guru, dukungan terhadap sekolah swasta, hingga ketersediaan tenaga kesehatan di pelosok Jawa Timur.
Sebab, keberhasilan menjaga anggaran bukan hanya dilihat dari besarnya alokasi di atas kertas, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Di tengah pemangkasan TKD, pendidikan dan kesehatan disebut tetap menjadi prioritas Pemprov Jatim. Kini, realisasi dan transparansi penggunaan anggaran menjadi hal penting untuk terus dikawal publik.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.