TOLAK SOUND HOREG DILARANG! JSSC GERUDUK PEMKAB JEMBER, TRUK SOUND SYSTEM PADATI ALUN-ALUN
JEMBER, INFO-JATIM.COM
– Wacana pembatasan hingga pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat memicu gelombang protes di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026).
Aksi tersebut menyita perhatian masyarakat. Massa bersama sejumlah truk bermuatan perangkat sound system memadati ruas jalan di depan Pemkab hingga kawasan Alun-alun Jember.
Para pelaku usaha dan pegiat audio menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system yang dinilai berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi, kreativitas, serta budaya masyarakat.
Koordinator aksi JSSC, M Arif Sugiartani, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan komunitas yang selama ini menggantungkan aktivitas dan penghidupan dari dunia sound system.
Menurutnya, sound system bukan hanya perangkat pengeras suara untuk hiburan. Lebih dari itu, keberadaannya telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, sarana berekspresi, sumber penghidupan, sekaligus kebanggaan komunitas di Jember.
"Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember," kata Arif.
Meski menolak pelarangan secara mutlak, JSSC menegaskan tidak bermaksud mengabaikan ketertiban maupun kenyamanan masyarakat.
Sebaliknya, komunitas tersebut mengajak Pemkab Jember dan DPRD untuk membuka ruang dialog guna mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
JSSC menilai kebijakan mengenai penggunaan sound system seharusnya tidak dibuat secara sepihak, melainkan melibatkan komunitas, pengusaha, serta masyarakat sebagai pengguna langsung.
Tiga Tuntutan JSSC
Dalam aksi tersebut, JSSC menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Pertama, menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun kebudayaan.
Kedua, mendesak Pemkab Jember dan DPRD Jember segera membuka ruang dialog terbuka dengan melibatkan komunitas sound system, pelaku usaha, serta pengguna.
Ketiga, meminta pemerintah menyusun regulasi yang jelas, adil, dan terukur, bukan sekadar larangan menyeluruh.
JSSC mengusulkan agar aturan penggunaan sound system mengatur batas jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal.
"Kami tidak menolak ketertiban dan kenyamanan bersama. Justru sebaliknya, kami mengajak seluruh pihak, termasuk Pemkab Jember dan DPRD Jember, untuk duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menyusun aturan yang jelas, adil, serta dapat dijalankan oleh semua pihak," ujarnya.
Persoalan sound horeg kini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, kenyamanan dan ketenangan masyarakat perlu dilindungi. Di sisi lain, aktivitas ekonomi dan ekspresi budaya komunitas juga membutuhkan ruang.
Aksi JSSC menjadi sinyal bahwa komunitas sound system menginginkan penyelesaian melalui dialog dan regulasi yang proporsional, sehingga kepentingan masyarakat luas tetap terjaga tanpa mematikan mata pencaharian para pelaku usaha.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemkab dan DPRD Jember dalam merespons aspirasi tersebut.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.