bahas Polemik masa jabatan! Puluhan Kades Jatim-Jateng Konsolidasi di Ngawi
NGAWI, INFO-JATIM.COM — Ketidakpastian hukum terkait hak pencalonan kembali kepala desa (Kades) menjadi sorotan dalam Sarasehan Konsolidasi Nasional Pilkades yang Konstitusional di Hotel Nata Azana, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Rabu (4/11/2026).
Puluhan kepala desa dari berbagai daerah berkumpul untuk mempersoalkan perbedaan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Perbedaan rumusan kedua pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan mengenai peluang kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Persoalan ini semakin menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2027. Pasalnya, sekitar 4.500 desa di Jawa Timur dan 19.000 desa di seluruh Indonesia disebut berpotensi terdampak ketidakpastian aturan tersebut.
Inisiator Sarasehan Konsolidasi Nasional Pilkades yang Konstitusional, Dimyati Dahlan, mengatakan persoalan tersebut harus segera mendapatkan kepastian hukum agar tidak merugikan masyarakat desa.
"Jadi kita berharap di tahapan Pilkades 2027, ada sekitar 4.500 se-Jawa Timur dan 19.000 seluruh Indonesia, tidak mengorbankan masyarakat di bawah atas ketidakpastian hukum ini," ujar Dimyati, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, ketidakjelasan aturan berpotensi memunculkan persoalan baru ketika tahapan Pilkades mulai berjalan. Bahkan, bukan tidak mungkin perbedaan penafsiran tersebut berujung pada gugatan hukum hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
Pasal 33 dan Pasal 118 Dinilai Bertentangan
Polemik utama terletak pada perbedaan rumusan Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024.
Dalam Pasal 33, salah satu persyaratan calon kepala desa adalah tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan.
Sementara itu, Pasal 118 huruf a mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang perubahan berlaku. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
Perbedaan ketentuan inilah yang memunculkan perdebatan. Sebagian kepala desa menilai Pasal 118 memberikan kesempatan satu kali lagi untuk mencalonkan diri, sedangkan ketentuan Pasal 33 dan aturan turunannya di daerah dinilai berpotensi membatasi hak tersebut.
Dimyati mencontohkan Kabupaten Nganjuk yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa.
Menurutnya, ketentuan dalam perda tersebut berpotensi membatasi kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali maju dalam Pilkades.
"Ketika di Nganjuk ada Perda Nomor 6 Tahun 2026, maka seluruh kepala desa di Nganjuk kalau mengacu Perda 6/2026 ya enggak bisa nyalon," jelasnya.
Ribuan Desa Berpotensi Terdampak Pilkades 2027
Dimyati mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar kepentingan sejumlah kepala desa yang ingin kembali menduduki jabatan. Lebih dari itu, kepastian aturan diperlukan agar proses demokrasi di tingkat desa tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Jika aturan tidak segera diperjelas, hasil Pilkades berpotensi dipersoalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Bahkan, perbedaan penafsiran dapat memicu konflik antarkelompok pendukung calon kepala desa.
Karena itu, para peserta sarasehan mulai mempertimbangkan langkah hukum melalui pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.