Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

bahas Polemik masa jabatan! Puluhan Kades Jatim-Jateng Konsolidasi di Ngawi

· 5 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 23 dilihat
bahas Polemik masa jabatan! Puluhan Kades Jatim-Jateng Konsolidasi di Ngawi

Dimyati menilai pengujian terhadap ketentuan Pasal 33 dan Pasal 118 dapat menjadi jalan untuk memperoleh kepastian hukum, terutama bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan undang-undang.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

"Kalau seandainya itu dilakukan, kami sih optimistis. Karena uji materi terkait ketidakpastian hukum ini tidak menyentuh kepentingan-kepentingan Program Strategis Nasional, tidak menyentuh atau mengganggu keuangan negara," ungkapnya.

Kades Dua Periode Berharap Masih Punya Kesempatan

Dimyati menyebut peserta sarasehan berasal dari berbagai daerah, mulai Banyuwangi hingga sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, seperti Banyumas, Blora, Sragen, dan Karanganyar.

Mayoritas peserta merupakan kepala desa yang telah menjalani dua periode masa jabatan.

Mereka berharap ketentuan peralihan dalam Pasal 118 dapat memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti kontestasi Pilkades.

"Yang kelas dua otomatis masih ingin mencalonkan lagi. Kelas tiga pun kalau ada peluang ya tentu mencalonkan lagi. Fokusnya memang ke kelas dua," katanya.

Ia menjelaskan, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan undang-undang pada umumnya menjalani masa jabatan enam tahun setiap periode. Sementara itu, UU Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun.

Dalam penafsiran kelompok tersebut, ketentuan peralihan berpotensi membuka skema masa jabatan 6-8-8 tahun bagi kepala desa yang memenuhi ketentuan Pasal 118.

Namun, persoalan muncul karena adanya perbedaan penafsiran dengan Pasal 33 serta peraturan daerah yang berlaku di masing-masing kabupaten.

"Padahal undang-undang di Pasal 118 yang sudah menjabat dua kali dapat mencalonkan sekali lagi, tapi di Perda-nya masing-masing daerah tidak boleh," jelasnya.

Dimyati menambahkan, apabila suatu daerah memperbolehkan kepala desa dua periode kembali mencalonkan diri, hasil Pilkades juga berpotensi menghadapi gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33.

MK Diharapkan Berikan Kepastian Hukum

Sarasehan di Ngawi tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi para kepala desa untuk mencari solusi atas persoalan regulasi yang dinilai belum memberikan kepastian.

Para peserta berharap pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan kejelasan mengenai hubungan antara Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024.

Rencana uji materi ke Mahkamah Konstitusi pun mulai dipertimbangkan sebagai langkah konstitusional untuk menguji persoalan tersebut.

Menjelang Pilkades 2027, pertanyaan besarnya adalah apakah kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan UU Desa masih memiliki kesempatan satu kali lagi untuk mencalonkan diri?

Kepastian hukum menjadi penting agar demokrasi desa berjalan sesuai aturan, tidak menimbulkan diskriminasi, serta tidak mengorbankan masyarakat akibat perbedaan penafsiran regulasi.

INFO-JATIM.COM — Pilkades bukan hanya soal siapa yang berhak maju menjadi calon kepala desa. Lebih dari itu, aturan harus jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat desa.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait