Dana Bos Smpn 1 Bululawang Malang Rp.1, 07 Miliar! Dugaan Sumbangan Wali Murid Disimulasikan Tembus Rp. 1,11 Miliar, Ombudsman Turun Tangan
MALANG, INFO-JATIM.COM – Polemik dugaan penarikan sumbangan pendidikan di SMP Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang, kini memasuki babak baru. Setelah sejumlah wali murid mengeluhkan adanya permintaan pembayaran jutaan rupiah, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur resmi memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk memberikan klarifikasi.
Sorotan publik semakin menguat karena sekolah tersebut tercatat menerima alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.079.960.000 atau sekitar Rp1,07 miliar.
Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, SMPN 1 Bululawang tercatat memiliki 931 siswa dengan alokasi BOS Rp1.079.960.000.
Pertanyaan pun bermunculan: Jika sekolah sudah menerima Dana BOS lebih dari Rp1 miliar, mengapa wali murid masih mengeluhkan permintaan sumbangan dengan nominal jutaan rupiah?
## SIMULASI SUMBANGAN TEMBUS Rp1,117 MILIAR!
Jika dugaan permintaan sumbangan sebesar Rp1.200.000 dikalikan dengan jumlah 931 peserta didik, hasil perhitungannya cukup besar.
Berikut simulasinya:
- Jumlah peserta didik: 931 siswa.
- Dugaan sumbangan per siswa: Rp1.200.000.
- Total simulasi sumbangan: Rp1.117.200.000.
- Alokasi Dana BOS 2026: Rp1.079.960.000.
- Selisih: Rp37.240.000.
Artinya, apabila seluruh siswa membayar sesuai nominal tersebut, potensi dana yang terkumpul berdasarkan simulasi mencapai Rp1,117 miliar.
Perlu ditegaskan, angka tersebut merupakan simulasi matematis, bukan bukti bahwa seluruh wali murid telah membayar atau dana tersebut benar-benar terkumpul.
Namun, besarnya angka tersebut patut menjadi perhatian. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perencanaan pembangunan, kebutuhan sekolah, serta transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
DUGAAN PEMBAYARAN Rp2,5 JUTA PADA TAHUN PERTAMA
Persoalan ini tidak hanya menyangkut sumbangan pembangunan Rp1,2 juta.
Berdasarkan laporan wali murid kepada pihak terkait, dalam rapat bersama sekolah dan komite pada 15 September 2026, orang tua siswa kelas VII disebut mendapatkan kewajiban pembayaran dua komponen dana.
Pertama, sumbangan insidental sebesar Rp1.300.000 per siswa. Dana tersebut disebut diperuntukkan bagi pembangunan sejumlah fasilitas sekolah, antara lain gapura, relief, pengecatan, lima kamar mandi, serta lima ruang ganti siswi.
Kedua, Sumbangan Peran Serta Masyarakat (PSM) sebesar Rp1.200.000 per tahun, dengan mekanisme cicilan Rp100.000 setiap bulan selama tiga tahun.
Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, beban pembayaran pada tahun pertama mencapai Rp2.500.000 per siswa.
Sementara itu, jika diakumulasikan selama tiga tahun, totalnya mencapai Rp4.900.000 per siswa.
Wali murid juga mengeluhkan adanya pengeluaran tambahan untuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp220.000 serta biaya penyewaan kostum kegiatan sekolah.
OMBUDSMAN RESMI PANGGIL DISDIK KABUPATEN MALANG
Keseriusan persoalan ini terlihat setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mengirimkan surat pemanggilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Melalui surat bernomor T:917/I.M.21-1/50.20/298/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyogo Mukhtar Habibi, menjadwalkan pemeriksaan klarifikasi terhadap Disdik Kabupaten Malang.
Agenda tersebut dijadwalkan:
- Hari: Selasa, 24 November 2026.
- Pukul: 09.00 WIB.
- Tempat: Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Surabaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang atau pejabat terkait diminta hadir dengan membawa dokumen pendukung untuk menjelaskan persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Pemanggilan ini menjadi bagian dari proses klarifikasi untuk memperoleh informasi secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DISDIK SUDAH TERBITKAN ENAM LANGKAH KOREKTIF
Sebelum pemanggilan Ombudsman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, AP., M.Si., telah menerbitkan surat tertanggal 30 Oktober 2026 setelah memanggil pihak sekolah dan komite.
Dalam penjelasan yang disampaikan sekolah dan komite, dana tersebut diklaim sebagai sumbangan sukarela untuk memenuhi kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak terakomodasi Dana BOS, termasuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) non-Dapodik.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.