Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Dana Bos Smpn 1 Bululawang Malang Rp.1, 07 Miliar! Dugaan Sumbangan Wali Murid Disimulasikan Tembus Rp. 1,11 Miliar, Ombudsman Turun Tangan

· 7 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 16 dilihat
Dana Bos Smpn 1 Bululawang Malang Rp.1, 07 Miliar! Dugaan Sumbangan Wali Murid Disimulasikan Tembus Rp. 1,11 Miliar, Ombudsman Turun Tangan

Pihak sekolah dan komite juga menyampaikan adanya skema keringanan maupun pembebasan biaya bagi siswa yatim dan keluarga kurang mampu.

Disdik Kabupaten Malang kemudian menginstruksikan enam langkah korektif:

1. Sosialisasi ulang: Menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela tanpa patokan nominal dan batas waktu.

2. Evaluasi mekanisme: Memperbaiki tata cara penggalangan dana agar tidak menimbulkan kesan sebagai kewajiban.

3. Optimalisasi BOS: Memaksimalkan penggunaan Dana BOS sesuai petunjuk teknis.

4. Perlindungan siswa: Menjamin siswa yatim dan kurang mampu tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

5. Kanal pengaduan: Membuka ruang pengaduan internal yang aman dan menjaga kerahasiaan pelapor.

6. Pelaporan berkala: Menyerahkan hasil evaluasi secara tertulis kepada Disdik Kabupaten Malang.

Meski demikian, persoalan tersebut masih menjadi perhatian Ombudsman yang meminta klarifikasi secara resmi.

DUGAAN TEKANAN KEPADA WALI MURID IKUT DILAPORKAN

Dalam materi pengaduannya, wali murid juga menyampaikan dugaan adanya tekanan psikologis ketika sejumlah orang tua mempertanyakan transparansi anggaran dalam forum rapat.

Pelapor mengaku mendengar pernyataan yang ditujukan kepada pihak yang membocorkan hasil rapat kepada media massa atau LSM.

Selain itu, terdapat pengakuan mengenai adanya saran agar siswa pindah sekolah apabila orang tuanya merasa keberatan dengan kebijakan pembayaran.

Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan pelapor dan perlu dikonfirmasi kepada pihak sekolah maupun komite.

Jika benar terjadi, persoalan ini bukan hanya menyangkut pembiayaan pendidikan, melainkan juga perlindungan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa tekanan.

SERAGAM SEKOLAH DAN KOPERASI JUGA DIPERTANYAKAN

Keluhan wali murid juga menyentuh persoalan pembelian atribut seragam sekolah.

Muncul dugaan bahwa pembelian seragam atau atribut diarahkan melalui koperasi sekolah dengan alasan keseragaman warna.

Jika informasi tersebut benar, mekanisme penjualan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 12 huruf a, melarang Komite Sekolah menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, maupun bahan pakaian seragam di sekolah.

Sementara Pasal 10 mengatur penggalangan dana Komite Sekolah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Pasal 12 huruf b juga melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Dengan demikian, perlu dibedakan secara jelas antara sumbangan sukarela dan pungutan yang bersifat wajib atau mengikat.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR JANJI

Kini perhatian masyarakat tertuju pada agenda klarifikasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur pada 24 November 2026.

Ada sejumlah pertanyaan yang layak mendapatkan jawaban terbuka:

1. Bagaimana rincian penggunaan Dana BOS SMPN 1 Bululawang sebesar Rp1,079 miliar?

2. Apa dasar perhitungan sumbangan pembangunan sebesar Rp1,3 juta dan PSM Rp1,2 juta per tahun?

3. Apakah penetapan nominal dan mekanisme pembayaran telah melalui musyawarah yang transparan?

4. Bagaimana keterbukaan RKAS kepada wali murid?

5. Apakah benar terdapat tekanan terhadap orang tua yang mempertanyakan pembayaran?

6. Bagaimana mekanisme pembelian seragam dan atribut melalui koperasi sekolah?

Redaksi INFO-JATIM.COM memandang persoalan ini perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi anggaran dan perlindungan hak peserta didik, bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai.

Pihak sekolah, komite, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan serta hak jawab.

Pendidikan merupakan hak setiap anak, bukan beban yang boleh dipaksakan kepada orang tua.

Jika sumbangan memang sukarela, maka tidak boleh ada patokan nominal yang mengikat, tekanan, maupun konsekuensi terhadap siswa yang orang tuanya tidak mampu membayar.

Publik kini menunggu hasil klarifikasi Ombudsman. Sebab, transparansi anggaran pendidikan harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan mekanisme yang terbuka, bukan sekadar pernyataan.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait