DPRD Jatim Dorong Herbal Lokal Naik Kelas, Raperda Obat Bahan Alam Siapkan Ekosistem dari Hulu hingga Hilir
SURABAYA, INFO-JATIM.COM – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendorong penguatan ekosistem industri obat tradisional dan herbal lokal dari sektor hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam yang disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Anggota Bapemperda DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengatakan draf regulasi tersebut disusun untuk merespons perkembangan kebijakan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Menurut Ony, melalui kerangka regulasi terbaru, nomenklatur perlindungan dan pengembangan produk kini menggunakan istilah Obat Bahan Alam. Kategorinya mencakup Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), Fitofarmaka, dan Obat Bahan Alam Lainnya.
Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, Jawa Timur memiliki 66 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 31 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersebar di 18 kabupaten/kota.
Potensi tersebut juga didukung tingginya pemanfaatan obat tradisional oleh masyarakat. Secara nasional, tingkat pemanfaatannya mencapai 32,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023.
Meski memiliki peluang besar, pengembangan industri herbal lokal masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Di antaranya belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, serta masih sedikitnya produk yang berhasil naik kelas dari Jamu menjadi Obat Herbal Terstandar maupun Fitofarmaka.
"Pengembangannya masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, masih sedikitnya produk yang naik kelas dari Jamu menjadi Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, serta perlunya penguatan kapasitas Pelaku Usaha dan kemitraan antarpemangku kepentingan," jelas Ony saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Pemprov Jatim Diminta Siapkan Peta Jalan Pengembangan Herbal
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Raperda Obat Bahan Alam dirancang mengubah orientasi pengaturan menjadi fasilitasi menyeluruh terhadap rantai industri dari hulu hingga hilir.
Pengembangan dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diamanatkan menyusun peta jalan pengembangan melalui Rencana Induk dan Rencana Aksi jangka menengah.
Dokumen perencanaan itu nantinya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur paling lambat enam bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
Salah satu poin penting dalam rancangan regulasi tersebut adalah mendorong pemanfaatan Obat Bahan Alam di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.